News


KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ERA JOKOWI-JK

diposting pada tanggal 23 Nov 2016 19.31 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui14 Sep 2017 20.58 ]

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ERA JOKOWI-JK

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Terdapat dua penilaian tentang kerukunan umat beragama di era Jokowi-JK. Pertama adalah penilaian Komnas HAM dan Setara Institute, yang melaporkan kerukunan umat beragama di era Jokowi-JK menglami penurunan. Laporan Komnas HAM yang disampaikan pada 23 Februari 2016 menyatakan, bahwa pengaduan atas kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterima lembaga ini meningkat dari 74 pengaduan pada 2014 menjadi 87 pengaduan pada 2015.

Senada dengan hal tersebut, laporan Setara Institute yang disampaikan pada 18 Januari 2016 lalu menyatakan, bahwa pada 2014 terdapat 134 kasus pelanggaran di berbagai wilayah Indonesia, tetapi pada 2015 meningkat menjadi 197 kasus pelanggaran. Sementara tindakan pelanggaran pada 2014 berjumlah 177 tindakan, tetapi pada 2015 meningkat menjadi 236 tindakan. Hal senada juga disampaikan US Commission on International Religious Freedom (USCIRF). Hanya saja, USCIRF mencatat adanya political will Menteri Agama Lukman Saifuddin, yang lebih concerned terhadap perlindungan kelompok minoritas, dibandingkan dengan Menteri Agama sebelumnya yang cenderung mengakomodasi kelompok radikal.

Penilaian kedua adalah laporan survei Kementerian Agama pada Februari 2016 lalu, yang menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama kini sangat baik, yakni pada angka 75,36 dengan skala 0-100, meski diakui juga masih adanya kasus-kasus intoleransi beragama dalam masyarakat. Kedua laporan ini sebenarnya tidak bertentangan, karena yang pertama menekankan pada kasus-kasus yang terjadi, sedangkan yang kedua menekankan pada kondisi obyektif kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama ini ditentukan oleh tiga faktor, yakni kebijakan pemerintah, prilaku umat beragama, dan peraturan perundangan yang ada.

Kebijakan Pemerintah

Seperti kebijakan pemerintah sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK mempunyai perhatian yang besar terhadap perlindungan kebebasan dan kerukunan umat beragama. Hal ini bahkan merupakana bagian dari Nawacita yang menjadi visi dan misinya, yakni memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan pendidikan kebhinnekaan dan penciptaan ruang-ruang dialog antarwarga.

Salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan beragama, terutama bagi kelompok minoritas, Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan pengosongan kolom agama dalam KTP serta penghapusan UU Penodaan Agama dan Peraturan Bersama (PBM) Menag dan Mendagri yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Sedangkan Menag Lukman Saifuddin menyatakan komitemennya pada perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas, termasuk kelompok Ahmadiyah dan Syi’ah, serta pengakuan Bahai dan Yahudi sebagai agama. Di samping itu, Menag juga berupaya untuk mengajukan RUU Perlindungan Umat Beragama, yang sudah lama diinginkan oleh umat beragama.

Namun sebagian dari upaya tersebut menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Hukum tentang penodaan agama tidak bisa begitu saja dihapus, karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materiil PNPS No1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009. Demikian pula, PBM Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 juga tidak bisa begitu saja dibatalkan, karena PBM ini sebenarnya merupakan kesepakatan majelis-majelis agama di Indonesia. Bisa saja PBM ini direvisi atau diintegrasikan dalam UU Perlindungan Umat Beragama yang akan diusulkan. Sedangkan penghilangan kolom agama dalam KTP ditolak, karena hal ini dikhawatirkan akan menyuburkan ateisme, yang notebene bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berbeda dengan Bahai, pengakuan terhadap Yahudi sebagai agama tidak menimbulkan penolakan. Hal ini karena Yahudi memang merupakan agama yang juga disebutkan dalam al-Quran dan Bible. Sementara itu, RUU Perlindungan Umat Beragama masih dipersoalkan oleh sebagian kelompok minoritas dan sebagian aktivis HAM. Mereka mengkritisi pendekatan pemerintah yang lebih menekankan pada stabilitas keamanan, bukan perlindungan kaum minoritas.

Untuk menelaah kebijakan negara tentang kebebasan beragama atau kerukunan umat beragama ini, seyogyanya kita membahasnya dalam perspektif HAM dan UUD 1945. Gagasan HAM memang semula muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang disebut negative rights. Namun dalam perkembangannya, ia juga diinterpretasikan sebagai pemberi legitimasi kepada pemerintah untuk melayani serta membantu mencukupi kebutuhan dan kepentingan rakyat, yang disebut positive rights.

Dalam konteks kebebasan beragama, negara-negara sekuler pada umumnya melaksanakan negative rights lebih tinggi dari pada positive rights. Bahkan sejumlah negara meniadakan positive rights ini, seperti Amerika Serikat (AS). Dengan kebijakan demikian, negara ini tidak mencampuri sama sekali urusan agama, dan memberikan kebebasan kepada semua aliran keagamaan dan kepercayaan yang ada. Agak berbeda dengan AS, negara-negara Eropa, baik yang memiliki agama negara (state religion) maupun yang sekuler selain Perancis, hampir semuanya melaksanakan positive rights dalam bentuk pendidikan agama di sekolah, subsidi untuk komunitas beragama, dan sebagainya.

Sebagian besar negara-negara di Eropa masih memiliki hukum anti penodaan agama (blasphemy law), meski sejak 2002 AS dan Uni Eropa menolak hukum ini. Demikian pula, sejumlah negara di Eropa, seperti Rusia, Perancis, Swiss, Jerman dan Yunani, kini masih melarang atau membatasi aktivitas aliran-aliran keagaman tertentu, seperti Mormon, Saksi Yehova (Yehuwa) atau Scientology, serta aliran-aliran kepercayaan (cults) lainnya.

Dalam konteks Indonesia, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 UUD 1945), negara melaksanakan kedua bentuk hak tersebut. Di satu sisi negara berkewajiban melindungi agama dan kepercayaan yang ada, dan sisi lain negara juga berkewajiban memberikan pelayanan kepada umat beragama. Perlindungan itu diberikan baik kepada kelompok mayoritas maupun minoritas, seperti kebebasan beribadah, pendirian tempat ibadah, dan sebagainya. Namun, pelayanan hanya diberikan kepada agama yang diakui secara resmi oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pelayanan ini meliputi antara lain pendidikan agama, bantuan sarana dan prasarana ibadah, bimbingan masyarakat, pencatatan perkawinan, penyelenggaraan haji, dan sebagainya.

 

Model Kerukunan

Dengan pemberian keseimbangan antara negative rights dan positive rights tersebut di atas, di negara ini konsep kerukunan beragama (religious harmony) lebih ditekankan daripada konsep kebebasan beragama (religious freedom). Kerukunan beragama merupakan keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Memang kini masih terdapat sejumlah kasus intolerensi yang menjadi perhatian dunia. Sebagian di antaranya merupakan peninggalan masa sebelumnya, misalnya pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, masjid raya di Manokwari, dan pengungsi Ahmadiyah yang kini masih ditampung di Asrama Transito Mataram. Sedangkan yang terjadi pada era Jokowi-JK misalnya kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua dan kasus perusakan sejumlah gereja di Singkil, Aceh.

Meski jumlah laporan pelanggaran kebebasan beragama pada era Jokowi-JK semakin meningkat, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia tetap baik. Bahkan kerukunan umat beragama di Indonesia masih dinilai sebagai model kerukunan beragama di dunia. Dengan demikian, jika AS menjadi model negara dalam penerapan negative rights, Indonesia bisa menjadi model negara dalam penerapan keseimbangan antara negative rights dan positive rights.

Dalam kenyataannya, problem intoleransi beragama di seluruh negara di dunia memang semakin naik, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Eropa Barat. Kasus-kasus intoleransi di Inggris, mislanya, mengalami kenaikan, meski sebenarnya negara yang menjadikan Kristen sebagai agama negara ini memiliki kebijakan yang baik terhadap kelompok minoritas. Menurut laporan USCIRF 2015, antara Maret 2014 sampai Maret 2015 di negara ini terjadi kasus intoleransi keagamaan, terutama anti-Semit dan anti-Muslim, sebanyak 3.254 kasus, atau naik 43 persen dari tahun sebelumnya.

Demikian pula di Italia, menurut laporan USCFIRF 2015, terdapat sekitar 400 insiden diskriminasi agama dan etnis di negara ini. Konstitusi negara ini memberikan privilage kepada agama Katolik, sedangkan agama-agama lain bisa mendapatkan pengakuan resmi melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Agama-agama non-Katolik yang sudah mendapatkan pengakuan resmi adalah Gereja Methodis, Valdese, Lutheran, Saint Edigio, Ortodox, Yahudi, Baptis, Mormon, dan terakhir Buddha dan Hindu. Kelompok Muslim (3,1%), yang merupakan terbesar kedua setelah Katolik, sudah lama mengajukan pengakuan ini, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan persetujuan.

USCIRF memang tidak melaporkan kasus-kasus intoleransi di negara sendiri, tetapi Council on American-Islamic Relations (CAIR) 2015 melaporkan adanya kenaikan kasus intoleransi beragama di AS. Di antarnya adalah kekerasan atau perusakan, gangguan, Islamofobia, dan intimidasi terhadap komunitas Muslim, yang pada 2015 mencapai 71 kasus, lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, yakni 53 kasus pada 2010 dan 20 kasus pada 2014.

Negara-negara tersebut memang melindungi kebebasan beragama dan beribadah, tetapi izin pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas, terutama dalam bentuk mesjid, tidak mudah, baik karena persoalan izin pemerintah maupun karena penolakan warga. Jumlah tempat ibadah yang berbentuk masjid di negara-negara Barat umumnya memang tidak lebih dari 10 persen. Bahkan di Italia, Muslim saat ini berjumlah sekitar 1,6 juta orang, tetapi sampai kini hanya dizinkan empat masjid, meski ada sekitar 800 tempat ibadah yang umumnya di garasi. USCIRF 2015 juga melaporkan tentang kesulitan ini, seperti kasus pembangunan masjid Milan dan Salerno yang sampai kini belum mendapatkan izin dari pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia sejak 2005 telah menjadikan program Interfaith Dialogue sebagai program andalan diplomasi publik, baik di tingkat internasional maupun regional, multilateral maupun bilateral. Dalam dialog-dialog itu tokoh-tokoh agama di Indonesia berkesempatan menyampaikan pengalaman-pengalaman kepada dunia tentang kondisi kerukunan umat bergama di Indonesia, termasuk dalam hal penyelesaian konflik berlatarbelakang agama. Hanya saja, kini kehidupan umat beragama yang toleran dan damai ini menghadapi tatangan yang tidak ringan. Berkembangnya aliran-aliran puritan dan sikap fanatik, intoleran, radikal dan bahkan ekstrim pada saat ini, baik di wilayah Indonesia Barat, Tengah maupun Timur, bisa mengancam kondisi yang baik ini. Kelompok ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap harmoni sosial, tetapi juga NKRI.

Oleh karena itu, agar kerukunan beragama di negara ini tetap baik, upaya-upaya merawatnya perlu terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun para tokoh agama. Pemerintah perlu menyelesaikan kasus-kasus GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, masjid raya di Manokwari, dan masjid As-Syuhada di Bitung. Pemerintah juga perlu mencegah terjadinya persitiwa semacam pembakaran masjid di Tolikara dan gereja di Singkil, sementara tokoh agama seharusnya terus mensosialisasikan ajaran-ajaran agama yang ramah, damai dan toleran, serta mewaspadai munculnya aliran-aliran radikal dan tidak toleran. Yang tak kalah pentingnya adalah penyelesaian UU tentang Perlindungan Umat Beragama yang komprehensif.

 

*Masykuri Abdillah, Guru Besar dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakata, dan Rais Syuriyah PBNU.

 

MODEL DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM

diposting pada tanggal 3 Sep 2016 22.33 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui7 Sep 2016 15.41 ]

MODEL DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Hingga awal dekade 1990-an negara Muslim yang dianggap menerapkan demokrasi secara substantif hanyalah Turki, sehingga pada 1994 Bernard Lewis menulis artikel dalam Middle East Quarterly berjudul Why Turkey is the only Muslim Democracy? Pada akhir dekade 1990-an negara-negara Muslim yang menerapkan sistem demokrasi bertambah satu, yakni Indonesia, dengan jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto dan munculnya era reformasi pada 1998.

Kemudian pada awal dekade 2010-an jumlah negara Muslim demokratis  bertambah dengan adanya Arab Spring pada 2011, tetapi hanya Tunisia yang berhasil melakukan transisi demokrasi. Namun demikian, masing-masing negara ini mempunyai problem, hambatan, dan tantangan, baik pada tahap transisi demokrasi maupun konsolidasi demokrasi.

 

Agama dan Demokrasi

Secara historis, demokrasi lahir dari gagasan sekularisme, yakni pemisahan antara agama dan negara. Oleh karenanya, bisa difahami, jika pada saat ini masih ada perdebatan atau kajian tentang agama dan demokrasi. Hal ini karena dalam teori sekularisme dan modernisasi, agama dianggap sebagai kekuatan untuk otoritarianisme dan halangan bagi pencapaian "modernitas dan rasionalitas" yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi. Memang tidak ada kesepakatan di kalangan sarjana dan pengamat tentang kompatibilitas agama dan demokrasi. Sebagaimana dikemukan Alfred Stepan, banyak sarjana beranggapan bahwa agama dan demokrasi tidak kompatibel, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa agama dan demokrasi dapat kompatibel jika agama dipahami dan diinterpretasikan secara progresif.

Dalam kenyataannya, praktik sekularisme di negara-negara Eropa Barat pun tidak terlalu ketat, sehingga ada intervensi atau keterlibatan negara dalam urusan-urusan agama tertentu, seperti keberadaan agama resmi, partai-partai agama, pendidikan agama, subsidi negara untuk agama, pajak gereja, dan lain-lain. Sejumlah negara Eropa bahkan memberikan status resmi kepada agama (Kristen) dan mengakui gereja negara (established church), yaitu Inggris, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia dan Yunani.

Alfred Stepan menjelaskan hubungan agama-negara dalam konteks demokrasi dengan teorinya, "twin tolerations", yang menjelaskan sikap umat beragama terhadap negara dan kebijakan negara terhadap umat beragama. Menurut Stepan, ada empat jenis pola demokratis tentang hubungan agama-negara, yaitu secular but friendly of religion, non-secular but friendly to democracy, sociologically spontaneous secularism, dan very unfriendly secularism legislated by majority but reversible by majority.

Dalam konteks negara-negara Muslim, Turki adalah salah satu negara Muslim yang secara resmi menganut "sekularisme". Hal ini disebutkan secara eksplisit dalam pasal 2 Konstitusi Turki, yakni: "Republik Turki adalah negara demokratis, sekuler dan sosial yang diatur oleh hukum". Ini berarti bahwa di Turki tidak ada simbol dan hukum agama yang diundangkan dalam negara. Meski demikian, dalam praktiknya, pemisahan agama dan negara ternyata tidak sepenuhnya terjadi, karena adanya lembaga negara semacam Departemen Agama (Diyanet İşleri Başkanlığı), sesuai dengan pasal 136 Konstitusi, yakni: “Departemen Agama, yang berada dalam administrasi umum, wajib melaksanakan tugasnya yang diatur dalam hukum tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme, terlepas dari semua pandangan dan ide-ide politik, dan bertujuan untuk solidaritas dan integritas nasional”.

Seperti Turki, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim yang tidak menyebutkan Islam dalam Konstitusi. Namun, tidak seperti Turki yang dinyatakan sebagai negara sekuler, Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. Indonesia adalah negara modern yang mengakui keberadaan agama dalam negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara umum lembaga negara di Indonesia adalah sekuler, tetapi ada lembaga-lembaga keagamaan dalam negara, yakni keberadaan Kementerian Agama dan adopsi hukum agama (Islam) sebagai hukum nasional, seperti hukum perorangan dan hukum ekonomi Islam.

Tidak seperti Turki dan Indonesia yang tidak menyebutkan posisi Islam dalam Konstitusi mereka. Konstitusi Tunisia secara eksplisit menyebutkan posisi Islam antara lain dalam pasal 1, yakni "Tunisia adalah negara bebas, merdeka, dan berdaulat; agamanya adalah Islam, bahasanya adalah Arab, dan sistemnya adalah republik”. Selain itu, Islam menjadi agama Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 74, yakni “Setiap pemilih laki-laki dan perempuan yang memegang kewarganegaraan Tunisia sejak lahir dan beragama Islam memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk posisi Presiden”.

 

Praktik Demokrasi

          Sebagaimana disebutkan di atas, Turki adalah negara sekuler tetapi juga memiliki lembaga keagamaan dalam negara. Hal ini tidak jarang menimbulkan perbedaan dan perdebatan, terutama antara kubu “Kemalist-Sekularis” dan kubu “Islamis”, yang berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Masing-masing mengklaim bahwa kubu mereka lah yang konsitusional. Di sisi lain, pemberian mandat kepada militer sebagai penjaga (guardian) Konstitusi telah menimbulkan sikap arogansi kelompok militer, sehingga sampai saat ini militer Turki telah melakukan kudeta atas nama penjaga Konstitusi ini sebanyak enam kali, yakni pada 1960, 1981, 1971, 1980, 1997, dan 2016.

Semua kudeta berhasil melengserkan kekuasaan pemerintah, dan hanya kudeta tahun 2016 saja yang gagal. Kegagalan ini tidak terlepas dari kuatnya pemerintah Recep Tayyip Erdogan serta dukungan yang besar dari rakyat, baik pendukung partai berkuasa, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, Justice and Development Party) maupun pendukung partai oposisi. Mereka sangat tidak suka dengan kudeta militer yang sering terjadi di negara ini. Dukungan ini juga tidak lepas dari keberhasilan ekonomi Turki di bawah Erdogan, serta keberhasilan “reformasi” di tubuh militer dan penguatan kekuasaan presiden.

Hanya saja, langkah Erdogan menyikapi kudeta Juli 2016 lalu telah memperkuat pemerintahannya yang otoriter. Hal ini karena Erdogan telah membungkan kebebasan pers serta melakukan penangkapan atau pemecatan banyak pejabat dan pegawai negeri serta penutupan lembaga pendidikan dan rumah sakit yang dianggap berafiliasi dengan gerakan Hizmet. Gerakan ini didirikan  Fethullah Gulen, seorang ulama yang sejak tahun 1999 mengasingkan diri di Amerika Serikat. Bahkan Hizmet ini dianggap sebagai organisasi teroris, dan dituduh sebagai dalang utama percobaan kudeta militer yang gagal pada Juli 2016 lalu. Sebelum 2013 Hizmet menjadi mitra utama AKP, tetapi dalam Pemilu 2014, Hizmet tidak mendukung AKP dan sebagian tokohnya mendukung Cumhuriyet Halk Partisi (CHP, Republican People’s Party), yang kini menjadi partai oposisi utama.

Sebenarnya kecenderungan otoritarianisme tersebut sudah muncul sejak 2013, yakni setelah adanya demonstrasi Taksim Square pada akhir 2013, dalam bentuk pembatasan kebebasan pers dan pelemahan civil society. Sejak 2014 pemerintah menangkap ratusan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah, terutama pemberitaan tentang skandal korupsi dalam pemerintahan. Pada 2015 media-media yang berafiliasi dengan gerakan Hizmet, seperti majalah Zaman dan Samanyolu TV, diambil alih pemerintah.

           Berbeda dengan Turki, demokrasi di Indonesia pada saat ini justru semakin terkonsolidasi. Pada tahap transisi, reformasi politik telah berhasil dilakukan, terutama dalam bentuk amandemen UUD 1945, yang menekankan pada pembatasan kekuasaan presiden, penguatan peran DPR, Pemilu yang bebas dan jaminan kebebasan berekspresi. Transisi ini telah berhasil dilalui pada 2004, meski dalam transisi itu juga tidak terlepas dari berbagai persoalan yang cukup krusial. Di antaranya adalah munculnya konflik komunal serta perdebatan kembali tentang posisi syariat Islam dalam amandemen UUD.

Upaya-upaya dialog nasional pun dilakukan untuk mencari titik temu (kompromi) di antara berbagai kelompok sosial dan politik yang ada. Dalam konteks syariat Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang merupakan ormas Islam terbesar dan representasi civil socity yang berpengaruh, tidak mendukungnya. Kedunya tetap mempertahankan rumusan pasal 29 yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perdebatan yang berkepanjangan seperti pada era demokrasi parlementer (1956-1959).

          Konsolidasi demokrasi di Indonesia memang masih menghadapi sejumlah problem dan hambatan, antara lain masih banyaknya praktik korupsi, politik uang, mafia hukum, konflik Pilkada, konflik komunal, intoleransi, kekerasan, radikalisme keagamaan dan sebagainya. Namun kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat saat ini masih dalam koridor demokrasi, terutama adanya kontrol terhadap penyelenggara negara, Pemilu bebas, serta kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Dalam konteks Tunisa, demokrasi di negara ini telah bersemi sejak terjadinya Revolusi Melati pada 2011, yang berhasil menumbangkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Meski mengalami proses yang berliku-liku, tahap transisi demokrasi di negara ini telah berhasil dilalui, terutama dengan terbentuknya Konstitusi 2014 dan penyelenggaraan Pemilu secara demokratis. Masalah krusial yang terjadi di Tunisia pada masa-masa awal transisi demokrasi adalah perdebatan tentang posisi agama (syariat Islam) dalam negara atara kelompok sekuler dan kelompok agama. Namun perdebatan itu disertai juga dengan dialog dan kompromi di antara kelompok-kelompok politik yang ada. Hasilnya antara lain adalah bahwa ketentuan tentang posisi agama dalam Konstitusi 2014 tetap sama dengan ketentuan dalam Konstitusi 1959.

Dalam hal ini peran Rachid Ghannusi dan partai yang dipimpinnya, Partai Ennahdah yang berhaluan Islamis, sangat penting. Partai yang memenangi Pemilu tahun 2011 ini bersedia melakukan dialog dan kompromi secara damai dengan kelompok oposisi yang beraliran sekuler. Dialog nasional juga didukung oleh empat organisasi civil society, yang disebut Tunisian National Dialogue Quartet, yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel pada 2015. Mereka adalah Tunisian General Labour Union (UGTT), Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA), dan Tunisian Human Rights League (LTDH).

Dengan kompromi tersebut juga, pada awal 2014 pemerintahan Partai Ennahdah bersedia mundur untuk memberi jalan bagi pembentukan pemerintahan non-partisan yang akan bertugas sampai Pemilu yang dilaksanakan pada Oktober 2014. Pemilu 2014 ini dimenangkan oleh Partai beraliran sekuler, yakni Partai Nidaa Tounes. Meski demikian, di negara ini telah terjadi perubahan tentang kehidupan beragama. Sebelum revolusi tahun 2011, Tunisia memiliki tradisi dan sistem hukum sekuler, walaupun di negara ini ada lembaga-lembaga keagamaan, seperti Kementeriaan Agama. Setelah revolusi, posisi agama dalam kehidupan masyarakat dan negara lebih menonjol daripada periode sebelumnya, sebagai akibat dari adanya kebebasan berekspresi di negara ini yang semakin terjamin.

Seperti Indonesia, Tunisa juga kini menghadapi munculnya kelompok radikal dan ekstremis yang bisa menghambat demokrasi. Namun, agak berbeda dengan Indonesia yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi antara 4-6 persen, Tunisia menghadapi problem ekonomi, yang bisa menghambat proses demokratisasi. Pertumbuhan ekonomi di negara ini kini hanya sekitar 2,5 persen, yang berarti mengalami penurunan dari masa sebelumnya yang mencapai sekitar 5 persen.

Kesimpulan

          Dengan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pada saat ini Indonsia dan Tunisia adalah dua negara Muslim yang melaksanakan demokrasi secara suubstantif, dan bisa menjadi model demokrasi di negara Muslim. Indonesia bisa menjadi model negara Muslim yang tidak menyebutkan posisi Islam secara eksplisit dalam konstitusi, sedangkan Tunisia bisa menjadi model negara Arab atau negara Muslim yang menyebutkan Islam sebagai agama resmi.

Kedua negara tersebut memiliki mekanisme penyelesaian konflik dan perbedaan dengan baik, yakni kesediaan elit politik dan civil society untuk melakukan dialog dan kompromi di antara mereka. Penyelesaian perbedaan dan persaingan di kedua negara ini tidak dilakukan melalui dekrit, kudeta atau pemberangusan kelompok dan media yang dianggap lawan, seperti yang terjadi di Mesir dan Turki.

 

* Masykuri Abdillah adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan Rais Syuriyah PBNU. Artikel ini sudah dimuat di Harian Kompas, 30 Agustus 2016.

AGAMA DAN INTEGRASI NASIONAL

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.50 oleh Masykuri Abdillah

AGAMA DAN INTEGRASI NASIONAL

Oleh Masykuri Abdillah*

Runtuhnya era Orde Baru dan munculnya era reformasi dengan terbukanya kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa adanya tuduhan subversif –yang kemudian dikuatkan dengan pencabutan UU No. 11/PNPS/1963–, membawa implikasi antara lain pada munculnya wacana tentang posisi atau hubungan baru antara agama dan negara, yang hampir salama masa Orde Baru tidak bisa dengan bebas dibahas dalam forum-forum publik. Di sisi lain, munculnya era reformasi, yang notabene mendukung kebebasan ini, mendorong warga negara untuk mengekspresikan pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka secara bebas dan terbuka, termasuk ekspresi ideologi yang pada masa Orde Baru sangat dibatasi atau ditekan.

Di antara ekspresi itu ada tindakan yang terlalu bersemangat atau berlebihan sehingga melahirkan konflik, perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat, baik yang berlatarbelakang politik, ekonomi, etnis, agama dan sebagainya. Bahkan konflik itu juga berbentuk konflik vertikal, terutama dalam bentuk terorisme dan upaya penggantian ideologi negara dengan ideologi lain. Hal ini tentu saja akan mengancam dan memperlemah integrasi bangsa; dan oleh karenannya duperlukan upaya-upaya untuk penguatannya.

Hubungan Agama dan Negara

            Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni integrated (penyatuan antara agama dan negara), intersectional (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara. Pemisahan agama dan negara ini memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah ditinjau kembali. Menurut Peter L. Berger berarti “sebuah proses dimana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan”.

            Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Barat lainnya penerapannya umumnya tidak terlalu ketat, sehingga masih ada keterlibatan negara dalam urusan agama dalam kasus-kasus tertentu, seperti eksistensi partai agama, pendidikan agama, pajak gereja dan sebagainya. Bahkan sebagaimana dikatakan Alfred Stepan kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja (established church) dalam kehidupan bernegara yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, seperti Inggris, Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia), dan sebagainya.

            Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negera-negara Muslim. Namun dalam kenyataannya, sekularisasi ini tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Bahkan sejak dasawarsa 1980-an, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial cukup nampak di negara ini sebagai tandingan (counter) terhadap proses sekularisasi politik tersebut. Kecenderungan desekularisasi ini ternyata tidak hanya terjadi dunia Islam, tetapi juga di banyak negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat, karena manusia tetap membutuhkan nilai-nilai spiritual, meski mereka hidup dalam masyarakat modern yang menjunjung rasionalitas. Karena kenyataan inilah sosiolog terkemuka, Peter L. Berger pada akhir dasawarsa 1990-an merevisi teori “secularization” yang dulu pernah didukungnya, dan sebaliknya mengemukakan teori “desecularization of the world”.

            Dalam konteks Indonesia, baik dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini hubungan antara agama dan negara tetap dalam bentuk hubungan persinggungan antara agama dan negara. Hal ini berarti hubungan antara agama dan negara tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah, sehingga sering dikatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara demokrasi yang tetap menghargai keberadaan agama dalam negara. Negara Indonesia adalah negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler tetapi secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Bahkan agama sebagai dasar negara secara eksplisit disebutkan dalam pasal 29 ayat 1, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

            Pengakuaan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama. Hanya saja, kini terdapat perkembangan yang menarik dalam orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan antara proses sekularisasi dan desekularisasi. Di satu sisi, terjadi desekularisasi politik dengan munculnya kembali partai-partai agama (Islam) dan akomodasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pengambilan kebijakan publik, namun disisi lain terjadi perubahan orientasi politik warga (santri) yang tidak otomatis memilih partai-partai Islam tetapi justru banyak memilih partai-partai nasionalis.

Penguatan Integrasi Nasional

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya maupun ras. Kemajemukan ini bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan di antara kelompok umat manusia. Oleh karenanya, para bapak pendiri republik (founding fathers) kita sepakat menjadikan negara kita ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena dalam NKRI ini terdapat berbagai macam kelompok masyarakat, maka para pendiri republik itu pun merumuskan motto “bhinneka tunggal ika”. Dalam sebuah negara yang masyarakatnya majemuk, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini tidaklah mudah, karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik di antara mereka.

Sebagai masyarakat majemuk, sejak awal bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang damai, ramah, rukun dan toleran, dan bahkan menjadi contoh toleransi beragama di dunia. Namun di era reformasi ini, peristiwa konflik antar-warga, termasuk yang berlatarbelakang agama, lebih sering terjadi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Demikian pula, muncul pula ekspresi kebebasan dalam bentuk kekerasan dan, radikalisme, yang justru mengganggu harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bangsa dan negara dan bahkan dapat mengancam NKRI dan kebhinnekaan.

Memang, dalam masyarakat yang mejemuk ini masing-masing kelompok bisa memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda dan bisa berimplikasi kepada munculnya persaingan. Apalagi jika masing-masing kelompok mengembangkan politik identitasnya dan egoisme kelompoknya dengan mengatasnamakan ekspresi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Perbedaan, perselisihan dan konflik sebenarnya hal yang tak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat dan negara, tetapi jika konflik itu berkembang menjadi kekerasan, maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian bangsa Indonesia masih belum beradab.

Di samping itu, kini muncul juga upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti negara Pancasila dengan negara agama dan menggantikan NKRI dengan sistem agama yang dipahami secara sempit, dan di antaranya bahkan dilakukan dengan kekerasan (terror). Bahkan kini juga muncul upaya-upaya untuk menghidupkan kembali ideologi komunisme, yang sebenarnya telah dilarang berdasarkan Tap MPRS No. XXV/1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme, atas nama HAM dan demokrasi, Kembalinya ideologi-idelogi ini bisa mengarah kepada konflik dan disintegrasi sosial yang lebih serius, sebagaimana terjadi pada masa lalu.

Oleh karenanya, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional, baik oleh oleh negara, yakni Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, maupun oleh masyarakat, terutama para tokoh masyarakat. MPR telah melakukan penguatan ini melalui penguatan empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinnekaan (kemajemukan). Dan lahirnya UU No. 7 tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial juga dimaksudkan untuk dapat mengatasi persoalan ini dengan cepat. Dalam hal ini, tokoh masyarakat memiliki peran penting, karena konflik semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya melalui pengadilan.

Upaya yang sangat penting dilakukan adalah revitalisasi ideologi sebagai suatu platform bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini. Dalam revitalisasi ini diperlukan rumusan ideologi Pancasila yang lebih lebih terbuka, sehingga penafsiran Pancasila tak akan disakralkan seperti pada masa lalu. Paradigma baru ini hendaknya mengarah pada pemahaman ideologi yang rasional dan modern tetapi tetap dalam kerangka filosofi dan konteks masyarakat Indonesia yang notabene religius dan plural.

Dalam konteks penguatan integrasi nasional inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif dalam revitalisasi ideologi Pancasila. Hal ini berarti bahwa agama semestinya menjadi faktor integratif (pemersatu) dan bukan sebaliknya sebagai faktor disintegratif (pemecah belah) bangsa. Dengan fungsi ini nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi harmoni dan integrasi bangsa. Dan untuk mewujudkan fungsi ini, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan kondisi obyek masyarakat Indonesia yang multi-etnik, multi-agama dan multi-kultural. Pemahaman semacam ini akan menjelma menjadi sikap keberagamaan yang moderat dan toleran terhadap kemajemukan, bukan sikap keberagamaan yang berwatak absolutis dan radikal.

Sejalan dengan hal ini diperlukan upaya-upaya counter (kontra) radikalisme secara terus-menerus, baik melalui pendekatan keamanaan dan hukum maupun pendekatan agama (teologis). Pendekatan keamanan atau hukum saja tidak cukup, terutama bagi radikalisme ideologis, karena para pelakunya justru merasa bangga dikenakan hukuman dan menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Di samping kontra radikalisme, upaya-upaya deradikalisasi tetap perlu dilakukan, terutama kepada mereka yang sudah memiliki faham radikal. Karena persoalan radikalisme ini terkait dengan berbagai faktor, baik faktor agama maupun faktor politik, sosial dan ekonomi, maka upaya-upaya deradikalisasi ini semestinya juga mencakup faktor-faktor ini.


* Masykuri Abdillah adalah Direktur Sekolah Pascasarjana dan Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini sudah dimuat dalam Warta Wantimpres, No. 1 Tahun 9, Januari 2016

MENDUNIAKAN ISLAM INDONESIA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.47 oleh Masykuri Abdillah

MENDUNIAKAN ISLAM INDONESIA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Posisi geografis Indonesia di Asia Tenggara yang jauh dari pusat Islam di Jazirah Arab menimbulkan asumsi bahwa Islam di Asia Tenggara adalah pinggiran (periferal). Namun sebenarnya ekspresi Islam di wilayah ini memiliki karakteristik dinamis yang tidak sama dengan di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Karakteristik Islam di Asia Tenggara, terutama Indonesia, pada dasarnya adalah Islam yang ramah (damai), moderat, dan toleran. Sementara banyak negara Muslim di luar wilayah ini diwarnai oleh sistem pemerintahan yang otokratis/otoriter serta terjadinya kekerasan, konflik dan perang, terutama yang dialkukan ISIS dan Al-Qaedah. Hal ini terjadi karena ekspresi keagamaan tidak terlepas dari pemahaman doktrin serta karakter, tradisi dan budaya penganutnya.

Kini Indonesia bahkan dinilai sebagai negara Muslim paling toleran dan paling demokratis di dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Indonesia dijadikan sebagai model negara Muslim modern yang demokratis. Karenanya, diperlukan upaya-upaya pengembangannya secara aktif, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya menjadi obyek tetapi juga subyek globalisasi.

 

Islam Rahmah-Wasathiyyah

Di samping kondisi yang sangat positif tersebut, diakui juga, bahwa di era reformasi ini muncul pula gejala menguatnya aliran-aliran atau gerakan-gerakan Islam dari luar Indonesia, sejalan dengan proses globalisasi yang secara umum tidak bisa dielakkan. Sebagian dari aliran-aliran atau gerakan-gerakan itu, terutama kelompok puritan, radikal dan ekstremis, telah merusak karakterisitk Indonesia yang damai, moderat dan toleran, yang berujung pada terjadinya kasus-kasus terorisme, kekarasan dan intoleransi beragama. Bahkan konflik di Timur Tengah pada saat ini, terutama di Irak, Suriah dan Yaman yang notabene melibatkan Salafi/Wahhabi di satu pihak dan Syi’ah di pihak lain, ikut berpengaruh tehadap munculnya ketegangan-ketegangan tertentu di negara ini.

Untuk merespons perkembangan tersebut, sejumlah tokoh dan organisasi Islam telah melakukan upaya-upaya penguatan pemahaman Islam yang moderat dan dukungan kepada wawasan kebangsaan. Salah satu ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU), bahkan menegaskan kembali perlunya mempertahankan karakteristik Islam di negara ini dengan istilah “Islam Nusantara”, meski istilah ini bukanlah istilah baru. Hal ini karena Islam di Nusantara selama ini telah menunjukkan Islam yang ramah, moderat dan toleran.

Namun demikian, agar karakaterisasi Islam itu bisa diterima oleh Muslim di luar Indonesia, diperlukan istilah yang bersifat universial dan berasal dari al-Quran, Dalam hal ini saya cenderung menggunakan istilah “Islam Rahmah-Wasathiyyah”. Kata “rahmah” (berarti kasih sayang atau ramah) yang berasal dari kata “rahmatan li al-‘âlimîn”, merupakan karakteristik agama Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Anbiya': 107. Kata ini dijadikan sebagai karakteristik Islam yang telah dikumandangkan ke penjuru dunia oleh International Conference of Islamic Scholars (ICIS) sejak 2004.

Sedangkan “wasathiyyah” (berarti moderasi), merupakan karakteristik umat Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 143. Istilah “Islam wasathiyyah” ini diajdikan sebagai tema Munas MUI ke-9 tahun 2015 di Surabaya sebagai karakteristik Islam yang harus dijaga dan dikembangkan di Indonesia. Sebelumnya, Muktamar NU ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 ini juga menegaskan perlunya menjaga dan mempromosikan Islam moderat ini.

Secara empiris, karakteristik Islam yang damai dan moderat ini dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di wilayah ini sangat toleran terhadap kelompok lain; kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideologi negara dan sistem demokrasi. Ketiga, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan.

 

Peran Tokoh Agama dan Universitas

Banyak pemimpin Muslim di berbagai negara, para pemimpin politik dari negara-negara Barat, dan pengamat internasional (terutama Indonesianis) menyarankan kepada negara-negara Muslim di dunia akan pentingnya belajar dari Islam Indonesia. Pemerintah dan sejumlah tokoh organisasi Islam di Indonesia menyadari akan hal ini, dengan berbagi pengalaman dengan para tokoh umat di negara-negara lain. Dalam konteks ini, pemerintah (Kementerian Luar Negeri dan Kementeriaan Agama) telah menginisiasi penyelenggaraan dialog antaragama (iinterfaith dialogue) baik tingkat internasional maupun regional, multilateral maupun bilateral.

Dialog dengan tema The First ASEM Interfaith Dialogue yang awalnya diselenggarakan di Bali pada 2005 itu kini sudah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Pemerintah bahkan menjadikan dialog ini sebagai program unggulan dalam diplomasi publik yang merupakan second track diplomacy, dengan melibatkan para intelektual dan tokoh berbagai organisasi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Mereka bisa menjelaskan dan memberikan testimoni tentang kondisi obyektif dan pengalaman kehidupan beragama di Indonesia yang damai dan toleran.

Di samping itu, sejumlah tokoh dan organisasi Islam, terutama NU dan Muhammadiyah, juga telah menyelenggarakan forum-forum internasional dengan berbagai tema, baik terkait dengan perlunya pemahaman Islam yang damai dan moderat, maupun terakit dengan upaya memajukan umat dan mengatasi persoalan yang dihadapi mereka. Forum-forum seminar internasional tentang hal ini juga dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi Islam di negara ini.

Pertemuan-pertemuan internasional dengan mengundang ulama dan tokoh-tokoh Islam di dunia itu telah memberikan pemahaman yang benar tentang Islam di Indonesia. Semula banyak dari mereka menganggap Islam di Indonesia sebagai Islam sinkretis, yang bercampur dengan syirik, bid’ah, dan khurafat, tetapi kini mereka memahami bahwa Islam di Indonesia dalam hal aqidah dan ibadah sama dengan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam di dunia. Yang agak berbeda adalah ekspresi keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang notabene lebih damai dan toleran dari pada di umumnya negara-negara Muslim. Ekspresi yang demikian ini menimbulkan keinginan banyak dari mereka untuk mempelajarinya dan mencontohnya.

Hal tersebut juga mendorong keinginan banyak pemuda Muslim di seluruh dunia, baik dari negara-negara mayoritas Muslim maupun negara-negara minoritas Muslim, untuk belajar Islam di negara ini. Saat ini sudah ada sejumlah mahasiswa asing yang belajar Islam di Indonesia, baik yang mendapatkan beasiswa dari Kemenag maupun yang mandiri. Namun jumlah mereka masih sedikit, karena jumlah beasiswa untuk hal ini memang sangat sedikit dan nilainya pun sangat terbatas. Pada hal ada negara-negara yang pendapatan perkapita rakyatnya sebenarnya lebih rendah dari Indonesia tetapi memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa internasional (asing). Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari diplomasi publik yang dilakukan oleh mayoritas negara di dunia. Hal ini karena para penerimanya diharapkan bisa memperkuat hubungan antar kedua negara pemberi beasiswa dan negara asal penerima beasiswa, terutama karena penerimanya bisa menjelaskan tentang budaya masyarakat dan negara pemberi beasiswa.

Ke depan upaya menduniakan Islam Indonesia itu akan semakin berhasil jika didukung juga anggaran biaya yang mencukupi. Anggaran biaya ini diperlukan untuk meningkatkan program diplomasi people to people (P to P) yang melibatkan para tokoh dan organisasi keagamaan. Dana ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan standar internasional, termasuk kualitas penelitian serta publikasi buku dan jurnal dalam bahasa dunia, di samping untuk beasiswa (program S2 dan S3) bagi mahasiswa asing dan rekrutmen dosen internasional. Untuk merealisasikan hal ini, tidak diperlukan lagi pendirian universitas baru, tetapi cukup memperkuat mandat dan dana yang memadahi bagi universitas-universitas yang sudah ada.


* Artikel ini telah dimuat di Harian Republika, 19 Desember 2015. Masykuri Abdillah, Guru Besar dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.45 oleh Masykuri Abdillah

MERAWAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan (pluralisme) agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini (terutama sebelum 2014) terjadi sejumah peristiwa yang menunjukkan prilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasioanl, seperti UN Human Rights Council (UNHRC), Asian Human Rights Commission (AHRC), U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), dan sebagainya.

Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokratis lainnya, termasuk negara-negara Barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran. Secara sosiologis hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi, damai dan kerjasama, tetapi bisa juga terjadi prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan bahkan disintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika yang ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas (identity politics) secara eksklusif. Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas seperti ketika istilah ini dimunculkan pada awal 1970-an, tetapi juga oleh sebagian kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka mewarnai kehidupan masyarakat.

 

Toleransi dan Kerukunan

Toleransi mengadung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun Susan Mendus dalam bukunya, Toleration and the Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif (negative interpretation of tolerance) dan toleransi positif (positive interpretation of tolerance). Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan (harmony).

Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penitng, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan prilaku umat beragama serta kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam kenyataannya, hubungan antarpemeluk agama di Indoensia selama ini sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi, yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini mucul pula ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoriras.

Adapun kebijakan negara tentang hubungan antaragama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah di daerah dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan, karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak dari pada kebijakan yang dianggap mendukung sikap intoleran ini.

 

Pencegahan dan Penyelesaian Konflik

Konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang tahun 2014 toleransi beragama ini berkembang lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah.

Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini belum ada penyelesaian final adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, dan pendirian masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik. Namun, karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM dunia.

Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, tertama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat  mendasar (pokok-pokok ajaran agama) dan munculnya aliran kepercayaan (cult) yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama, seperti kasus Ahmadiyah, Jamaah Salamullah dan Al-Qiyadah al-Islamiyyah. Sampai kini masalah Ahmadiyah belum selesai sepenuhnya, bahkan di Mataram kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito Mataram sejak 2006. Di samping itu, kasus perbedaan yang berkembang menjadi kekerasan adalah kasus yang menimpa penganut Syi’ah Sampang, yang sejak 2012 sampai kini masih diungsikan di rumah susun Puspo Agro Sidoarjo.

Jika kasus-kasus semacam di atas terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi itu perlu terus-menerus dilakukan, teterutama melalui sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Juga, perlu dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, yang meliputi sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan. Dan tak kalah pentingnya adalah penguatan kesadaran dan penegakan hukum, baik bagi aparatur negara, tokoh politik maupun tokoh agama.

Di samping upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan pula upaya-upaya pencegahan konflik (conflict prevention) melalui peningkatan dialog antarumat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sejalan dengan ini, perlu antisapasi dini terhadap potensi konflik atau ketegangan itu, sehingga potensi itu tidak berkembang menjadi konflik nyata dan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi melalui musyawarah atau mediasi dengan melibatkan FKUB. Sedangkan pemerintah (Pemda) menfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tentu saja, kasus-kasus konflik atau perselisihan sekecil apapun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun yang lebih mendesak adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan dunia internasional tetapi sampai kini belum diselesaikan dengan baik, seperti persoalan pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, atau pendirian masjid Nur Musafir di Kupang. Demikian pula, penyelesaian kasus-kasus konflik internal agama, terutama pengungsian Ahmadiyah di Mataram dan pengungsian Syi’ah Sampang di Sidoarjo.

Menurut hemat saya, yang kebetulan pernah mengunjungi tempat-tempat konflik tersebut, penyelesaian itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah komitmen Pemda/Pemkot terhadap kerukunan serta adanya mediator yang bisa meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik atau perselisihan dengan mengakomodasi aspirasi mereka. Dalam kondisi tertentu memang diperlukan adanya kompensasi bagi pihak-pihak tertentu untuk memudahkan penyelesaian berdasarkan kerangka win win solution. Kita berharap pemerintahan Jokowi-JK bisa menjaga toleransi dan kerukunan ini serta menyelesaikan konflik atau perselisihan yang belum terselesaikan pada masa lalu.


* Masykuri Abdillah, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini telah dimuat dalam Kompas, 12 Januari 2015.

MENEGUHKAN MODERASI BERAGAMA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.42 oleh Masykuri Abdillah

MENEGUHKAN MODERASI BERAGAMA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-5 pada 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta. Acara ini bertujuan mengkonsolidasikan agenda Keislaman dan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu materi yang akan dibahas adalah format strategis penguatan peran politik umat yang kontributif bagi umat Islam dan protektif bagi empat komitmen kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

Peran tersebut bisa diwujudkan, jika umat Islam tetap menjaga moderasi (wasathiyyah) dalam keberagamaan. Sebagaimana diketahui, dalam 15 tahun terakhir ini, dunia disibukkan oleh prilaku sebagian kelompok gerakan Islam yang mendukung dan mempraktikkan fanatisme dan radikalisme. Sebagian kecil dari mereka mempraktikkan ekstrimisme dan bahkan terorisme atas nama jihad. Secara historis, ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi atau pemikiran Ikhwan al-Muslimun dan Salafi (Wahhabi). Hal ini karena kedua aliran ini menekankan purifikasi ajaran Islam dan pelaksanaannya secara ketat. Salafi lebih menekankan pada purifikasi keesaan Allah (tauhid ulûhiyyah dan rubûbiyyah), sedangkan Ikhwan lebih menekankan pada supremasi hukum Allah dalam negara (tauhid hâkimiyyah).

Di kalangan Ikhwan memang bisa dibedakan antara faksi Hudaibiyyah (pengikut Hasan al-Hudaibi) dan faksi Quthbiyyah (pengikut Sayyid Quthb). Yang pertama, yang juga disebut faksi Ikhwan Tarbiyah, adalah faksi moderat atau agak moderat, sedangkan yang terakhir adalah faksi radikal. Bahkan di antara pengikut aliran Quthbiyyah ini ada yang menyempal dengan membentuk gerakan yang ekstrim, yang kemudian dianggap sebagai Ikhwan Jihadi, yakni Jama’ah Islamiyyah, Tanzim al-Jihad (Al-Jihad al-Islami), dan Al-Takfir wa al-Hijrah. Ikhwan Jihadi ini dianggap tidak sejalan dengan ideologi atau manhaj (sistem) Ikhwan mainstream.

Sementara di kalangan Salafi, baik faksi dakwah, yang merupakan bagian dari Wahhabi, maupun faksi politik atau Sururi (pengikut Muhammad Surur), juga masih bisa dianggap agak moderat, walaupun cenderung puritan yang fanatik dengan menganggap kelompok lain sebagai bid’ah dan syirik. Di antara kelompok Salafi ini juga ada faksi yang bersikap ekstrim, yang kemudian disebut sebagai Salafi Jihadi, tetapi faksi ini dianggap tidak sejalan dengan manhaj (sistem) Salafi mainstream.

Secara umum pimpinan Al-Qaedah merupakan pengikut ideologi Ikhwan Jihadi dan Salafi Jihadi ini. Walaupun Ikhwan dan Salafi ini sebenarnya berseberangan, tetapi keduanya bisa menyatu dalam perang Afghanistan pada 1980-an dengan ideologi jihadi mereka. Abdullah Azzam yang merupakan pendiri utama Al-Qaedah adalah tokoh Salafi Jihadi yang berlatarbelakang Ikhwan di Yordania. Osamah bin Laden adalah tokoh Salafi Jihadi dari Arab Saudi, sedangkan Ayman al-Zawahiri (pimpinan Al-Qaedah saat ini) adalah tokoh Tanzim al-Jihad di Mesir yang merupakan sempalan Ikhwan ekstrim. Adapun Abu Bakr al-Baghdadi adalah tokoh Al-Qaedah Irak berlatarbelakang Salafi Jihadi yang kemudian menyempal dengan mendirikan Islamic State of Iraq and Sham (ISIS). Kini ideologi Jihadi sudah menyebar ke seluruh dunia, dan kelompok Jihadi pun terdapat di banyak negara dengan berbagai nama, seperti Taliban, Al-Shabab, Boko Haram, Mujahidin Asia Tenggara, dan sebagainya.

           

Konsep Wasthiyyah (Moderasi)

            Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan misi agama Islam, karakteristik ajaran Islam, dan karakteristik umat Islam. Misi agama ini adalah sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin, QS. al-Anbiya’: 107). Adapun karakteristik ajaran Islam adalah agama yang sesuai dengan kemanusiaan (fitrah, QS. al-Rûm: 30), sedangkan karakteristik umat Islam adalah umat yang moderat (ummatan wasatan, QS. Al-Baqarah: 143). Di samping itu, terdapat pula ayat yang memerintahkan agar umat Islam berpihak kepada kebenaran (hanîf, QS. al-Rûm: 30), serta menegakkan keadilan (QS. al-Maidah: 8) dan kebaikan agar menjadi umat terbaik (khair ummah, QS. Ali ‘Imrân: 110).

Ayat-ayat tersebut memperkuat perlunya beragama dengan sikap moderat (tawassuth) yang digambarkan sebagai umatan wasathan, sehingga pada saat ini banyak ulama mempromosikan konsep moderasi Islam (wasathiyyah al-Islâm). Memang ada juga kelompok-kelompok Islam yang tidak setuju dengan konsep moderasi ini, karena ia dianggap menjual agama kepada pihak lain. Secara bahasa wasathiyyah berarti jalan tengah  di antara dua hal atau pihak (kubu) yang berhadapan atau berlawanan. Adapun pengertian dan rambu-rambu tentang moderasi ini cukup bervariasi, yang tidak terlepas dari pemahaman dan sikap keagamaan masing-masing ulama.

Salah satu di antara ulama yang banyak menguraikan tentang moderasi adalah Yusuf al-Qaradhawi. Dia adalah seorang tokoh Ikhwan moderat dan sangat kritis terhadap pemikiran Sayyid Quthb, yang dianggap menginspirasi munculnya radikalisme dan ektrimisme serta paham yang menuduh kelompok lain sebagai thâghût atau kafir (takfiri). Dia pun mengungkapkan 30 rambu-rambu moderasi ini, antara lain: (1) pemahaman Islam secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syari’ah dan perubahan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas.

Namun para intelektual Muslim dan pengamat lebih banyak menggunakan kata moderasi ini untuk sikap atau prilaku umat Islam dari pada untuk mensifati Islam. Saya juga lebih cenderung pada penggunaan ini, karena kata ummatan wasathan pada QS. Al-Baqarah: 143 tersebut menunjukkan pengertian ini. Di samping itu, Islam adalah satu dengan sumber dasar yang sama, yakni al-Quran dan Hadits. Jika dalam kenyataannya ada berbagai aliran, mazhab dan orientasi politik yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pemahaman serta sikap keberagamaan dalam menghadapi realitas yang ada, baik di negara masing-masing maupun di dunia internasional.

Karena moderasi ini menekankan pada sikap, maka bentuk moderasi ini pun bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena pihak-pihak yang berhadapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi tidak sama antara di satu negara dengan lainnya. Di negara-negara mayoritas Muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi: pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran, antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi (QS. al-Hujurât: 13), ekspresi agama dengan bijaksana dan santun (QS. al-Nakhl: 125), prinsip kemudahan sesuai kemampuan (QS. al-Baqarah: 185, al-Baqarah: 286 dan QS. al-Taghâbun: 16).

Kriteria dasar tersebut sebenarnya bisa juga dipergunakan untuk mensifati Muslim moderat di negara-negara minoritas Muslim, walaupun secara implementatif tetap ada perbedaan, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Di negara-negara minoritas Muslim seperti Amerika, John Esposito dan Karen Armstrong, seperti dituturkan oleh Muqtadir Khan, mendeskripsikan Muslim moderat sebagai orang yang mengeskpresikan Islam secara ramah dan bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain serta nyaman dengan demokrasi dan pemisahan politik dan agama.

 

Konteks Indonesia

Dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945, awalnya para tokoh Islam mendukung Islam sebagai dasar negara, sementara kubu nasionalis mendukung negara sekuler. Maka kedua kubu ini melakukan kompromi mengambil jalan tengah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti negara ini bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara modern yang tetap menjunjung tinggi eksistensi agama. Selain Pancasila, konsensus nasional lainnya adalah UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kenyataannya, mayoritas umat Islam di Indonesia adalah moderat, yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta ditandai dengan dukungan kepada empat konsensus nasional tersebut. Dari segi visi keorganisasian, NU, misalnya, memiliki khittah yang meliputi moderasi (tawassuth), keseimbangan (tawâzun), dan toleransi (tasâmuh). Dengan sikap moderasi ini, umat Islam di Indonesia menjadi model dalam hal kehidupan masyarakat dan negara yang damai serta hormoni antara Islam dan demokrasi. Hanya saja, di negara ini kini juga dihadapkan pada munculnya berbagai aliran keagamaan yang dapat mengganggu karakteristik moderasi ini.

Sebagaimana terjadi di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, kelompok-kelompok fanatik puritan, radikal atau ekstrim ini juga muncul di Indonesia, terutama di era reformasi yang mendukung kebebasan ini. Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, intoleransi dan konflik horisontal dalam masyarakat. Bahkan muncul juga konflik vertikal antara kelompok ekstrimis atau Jihadi dengan negara dalam bentuk terorisme. Pengaruh ideologi Jihadi ini awalnya terjadi ketika sejumlah mujahidin dari Indonesia berinteraksi dengan kelompok Jihadi di atas dalam perang Afghanistan pada 1980-an, meski secara historis sebagian pendirinya masih terkait dengan gerakan DI/TII Kartosuwiryo.

Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku kekarasan, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi faham Islam moderat dan wawasan kebangsaan serta counter terhadap radikalisme. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan hal ini, antara lain melalui penyelenggaraan forum-forum sarasehan bagi para tokoh agama dan kaderisasi calon-calon ulama moderat. Para ulama serta tokoh dan aktivis Islam juga dituntut untuk menghindarkan sikap fanatisme dan absolutisme mazahab atau aliran keagamaan mereka, dengan mudah menuduh kelompok lain sebagai syirik (tasyrîk), bid’ah (tabdî’) atau apalagi kafir (takfîr). Hal ini karena sebagaimana uraian di atas, radikalisme dan ekstrimisme keagamaan itu berkembang dari sikap fanatisme dan absolutisme sebagian penganut ideologi/aliran Ihkwan dan Salafi-Wahabi.

Kita berharap agar acara KUII VI mendatang dijadikan sebagai momentum untuk meneguhkan kembali keberagamaan secara moderat, karena hanya dengan moderasi (al-wasathiyyah) inilah bangsa Indonesia yang plural ini bisa mampu meraih kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan negara yang damai dan demokratis.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini sudah dimuat di Harian Kompas, 9 Februari 2015.

REGULASI KEHIDUPAN BERAGAMA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.37 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui31 Mei 2016 00.39 ]

REGULASI KEHIDUPAN BERAGAMA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga para founding fathers menjadikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Secara ideal, agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Namun agama juga potensial sebagai sumber konflik antara pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Potensi konflik berlatarbelakang agama ini semakin besar dalam iklim yang memberi ruang kebebasan lebih besar, seperti era reformasi ini. Agar ekspresi kebebasan ini bisa terkendali untuk hal-hal yang positif dengan tetap menunjukkan ketertiban sosial, diperlukan etika sosial yang dipatuhi oleh semua kelompok masyarakat.

Namun, sering kali penegakan etika tersebut sulit dilakukan, sehingga diperlukan norma-norma hukum (regulasi) yang mengikat, walaupun hal ini berimplikasi pada pembatasan terhadap kebebasan beragama, yang dijamin oleh UUD 1945. Kebebasan beragama memang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non derogible right), tetapi ekspresi keluar (forum externum) yang notabene melibatkan warga masyarakat lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi (derogible right). Termasuk ekspresi ke luar ini adalah palaksanaan ritual di secara terbuka, pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, dan sebagainya. Tentu saja, filosofi pembatasan ini adalah untuk melindungi hak-hak umat beragama, baik kelompok mayoritas maupun minoritas.

Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi pada hakikatnya merupakan keseimbangan antara kebebasan (freedom) dan keteraturan (law and order). Regulasi ini juga tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik konstitusi Indonesia maupun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005, membenarkan regulasi ini, yakni pasal 28 J ayat 2 UUD 1945, dan pasal 18 ayat 3 ICCPR. Pembatasan dalam bentuk regulasi ini merupakan “margin of appreciation” dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang dimunculkan oleh the European Court of Human Rights.

***

Dalam konteks kehidupan beragama, regulasi itu diperlukan untuk mengatur hal-hal yang bisa mewujudkan keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan, konflik atau kekacauan dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan atau konflik antarumat beragama ini terutama berupa persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan penodaan (penghiaan) agama. Sedangkan dalam konteks hubungan internal agama, teruatama Islam, faktor penyabab ini berupa penodaan dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama. Regulasi tentang anti-penodaan agama adalah PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada masa Orde Baru PNPS ini diperkuat menjadi UU No 5/1969, sementara ketentuan hukumnya dimasukkan ke dalam KUHP, yakni pasal 156a.

Pada tahun yang sama juga terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Kemudian satu dasawarsa berikutnya terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979 tentang Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri.

Namun di era reformasi ini regulasi-regulasi tersebut dipersoalkan oleh sebagian aktivis dan kelompok umat beragama. Oleh karena itu, pada 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk menyempurnakan regulasi lama, yakni Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis-majelis agama yang ada, yang kemudian diundangkan dalam bentuk PBM.

Pada 2008 sejumlah kelompok agama dan aktivis LSM bahkan mengajukan judial review terhadap PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materiil itu melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009, dengan alasan karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, UU ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Hanya saja, pelaksanaan regulasi tersebut secara umum belum efektif, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor yang sangat berpengaruh adalah status hukum Peraturan/Keputusan Menteri itu sendiri yang dianggap tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum, karena tidak tercantum dalam hirarki perundang-undangan. Adapun regulasi anti-penodaan agama, meski berbentuk UU tetapi regulasi ini berasal dari PNPS, yang notabene produk pemerintahan yang tidak demokratis.

***

Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan kehidupan beragama, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: definisi atau kriteria agama, kebebasan beragama, organisasi majelis agama, aliran keagamaan, pendidikan agama, penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, hari libur keagamaan, bantuan luar negeri, kerukunan umat beragama, forum kerukunan, dan penodaan agama.

Namun jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama“, yang materi hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya-upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan di DPR periode 2009-2014.

Baik dalam regulasi menyeluruh maupun regulasi sebagian, definisi agama serta proses pendaftaran dan pengakuan agama perlu dimunculkan. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara agama dan aliran kepercayaan, siapa yang berhak mengakui agama, bagaimana prosedur pendaftaran dan pengakuan negara, dan sebagainya. Pengungkapan definisi agama memang akan menimbulkan perdebatan, tetapi definisi ini digantikan dengan kriteria agama. Kriteria agama ini misalnya, bahwa agama itu memiliki: (1) konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) nabi dan kitab suci, (3) konsep akhirat atau hari pembalasan (sorga dan neraka), dan (4) ajarannya tidak bertentangan dengan dasar-dasar kesusilaan dan kemanusiaan. Dengan memenuhi kriteria ini, suatu agama dapat memperoleh status “terdaftar”; dan sebaliknya, jika suatu keyakinan itu tidak memenuhi kriteria tersebut, ia disebut sebagai aliran kepercayaan, yang pencatatannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian suatu agama selain enam agama yang telah diakui bisa mengajukan usulan memperoleh status “diakui”, dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya:  (1) agama itu bersifat mendunia (tidak hanya hidup di Indonesia), (2) agama itu memiliki penganut berjumlah minimal 0,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan tinggal di minimal di 50 persen dari jumlah propinsi di Indonesia, dan (3) agama itu memiliki organisasi yang mewakili (mewadahi) umat agama. Dengan kriteria-kriteria tersebut, status agama dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yakni: (1) agama yang diakui, (2 agama yang terdaftar, (3) agama yang tidak terdaftar tetapi bisa hidup bebas, dan (4) agama (aliran keagamaan) yang dilarang. Pengaturan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Eropa, seperti Italia, Norwegia, Inggris, dan sebagainya.

Dengan demikian, di masa depan Kemenag bersama Kemendagri dapat melakukan proses administratif bagi pencatatan atau pengakuan suatu agama. Pada saat ini belum ada ketentuan tentang hal ini, sehingga acuan tentang agama yang diakui itu hanya penyebutan nama-nama agama dalam UU, yakni UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, yang menurut PNPS No. 1/1965 disebut sebagai agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Agama-agama ini memperoleh pelayanan dari negara terutama dalam bentuk bimbingan dan pendidikan agama di sekolah serta pencatuman identitas agama dalam KTP.

Adapun agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam PNPS tersebut. Agama-agama ini bisa hidup bebas dan pemeluknya pun tetap mendapatkan pelayanan sipil, tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan keagamaan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk pencantuman identitas pemeluknya dalam KTP. Identitas agama mereka di KTP dibiarkan kosong, dan mereka tidak dipaksa untuk mencantumkannya dengan memilih salah satu di antara enam agama, seperti terjadi pada masa lalu. Namun dalam akta kelahiran, semua data penduduk dicamtumkan, termasuk identitas agama dan kepercayaan.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini sudah dimuat dalam Warta Wantimpres, No. Tahun 8, Maret 2015.

HUKUM ANTI-PENODAAN AGAMA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.34 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui31 Mei 2016 00.35 ]

HUKUM ANTI-PENODAAN AGAMA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Karena banyaknya ktitik terhadap pelaksanaan hukum anti-penodaan agama (religious defamation atau religious blasphemy) di negara-negara Muslim, maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam,yang pada 2011 berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengusulkan pembahasan persoalan ini kepada Komisi HAM PBB. Perdebatan dan resolusi Komisi HAM PBB pun terjadi pada 2002, 2003, 2004 dan 2005. Perdebatan juga terjadi dalam Dewan HAM dan Sidang Umum PBB pada 2007, 2008 dan 2009. Hasilnya adalah bahwa negara-negara yang mendukungnya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang menolaknya. Dalam Sidang Umum PBB 2009, misalnya, 80 negara mendukung, 61 negara menolak dan 42 abstain terhadap resolusi anti-penodaan agama.

Semua negara Muslim memiliki hukum anti-penodaan agama dan mempertahankannya dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Hal ini memang tidak terlepas dari watak dan sejarah agama Islam, yang mendapat jaminan bahwa Allah akan menjaga kemurnian ajarannya (Q.S. Al-Hijr: 9), sehingga pemeliharaan agama (hifzh al-dîn) merupakan salah satu dari lima keniscayaan (dharûriyyât al-khams). Hal ini membawa konsekunsi bahwa setiap Muslim wajib menjaga kehormatan agama dan menolak penyimpangannya. Bahkan teori-teori hukum Barat pun membenarkan hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Oemar Senoadji (1975), yakni; (a) Religionschutztheorie (teori perlindungan terhadap agama), (b) Gefuehlschutztheorie (teori perlindungan terhadap perasaan keagamaan, dan (c) Friendenschutztheorie (teori perlindungan kedamaian dalam beragama).

Meski Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak hukum ini, dalam kenyataannya hanya Ingrris yang sudah menghapusnya, yakni Toleration Act 1689 dan Blasphemy Act 1698, yang digantikan dengan Criminal Justice and Immigration Act 2008. Kini masih banyak negara-negara Eropa yang mempertahankannya, yakni Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Italia, Irlandia, Belanda dan Jerman di samping Spanyol, Protugal dan Slovakia. Demikian pula, sejumlah negara di Eropa, seperti Rusia, Perancis, Swiss, Jerman dan Yunani, kini masih melarang atau membatasi aktivitas aliran-aliran keagaman tertentu, seperti Mormon, Saksi Yehova (Yehuwa) atau Scientology serta aliran-aliran kepercayaan (cults) lainnya. Diskriminasi atau gangguan warga terhadap mereka pun kadang-kadang masih terjadi sampai saat ini.

****

Dalam konteks ini, Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan hukum anti-penodaan agama, yakni PNPS No1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan pasal 156a KUHP. Pasal ini berasal dari PNPS No. 1/1965, yang kemudian dikuatkan melalui  UU No 5/1969. Namun demikian, di era reformasi ini keberadaan hukum anti-pendoaan agama dipertanyakan, baik oleh kelompok agama, intelektual maupun pihak dari luar negeri.

Alasan yang menolaknya adalah karena hukum ini membatasi hak kebebasan beragama, meski di antara mereka ada yang hanya menolak hukum anti-penodaan dalam arti penyimpangan (religious deviation) tetapi tetap menyetujui dalam arti penghinaan agama (religious insult). Pada 2009 lalu, sejumlah kelompok agama dan aktivis LSM megajukan judial review terhadap PNPS tersebut. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materiil itu melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009, dengan alasan karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, UU ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia. Tanpa adanya regulasi semacm ini dikhawatirkan akan muncul kekerasan atau aksi-aksi sepihak terhadap pelaku penodaan agama.

Sedangkan alasan yang tetap menyetujuinya, yang merupakan kelompok mayoritas, adalah karena hukum ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara ini hukum anti-penodaan agama masih perlu dipertahankan, dengan tetap mengacu kepada sistem demokrasi. Hal ini karena negara tidak hanya berkawajiban melindungi kebebasan beragama, tetapi juga melindungi hak-hak pemeluk agama untuk menjaga kebenaran (kemurnian) ajaran agamanya. Kebebasan beragama memang harus dilindungi selama ajaran-ajarannya tidak merugikan atau mengganggu pihak lain, baik dalam bentuk penghinaan maupun penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang ada.

Dalam kenyataannya, kasus-kasus penodaan dalam arti penghinaan agama sudah banyak dibawa ke pangadilan atas dasar pasal 156a KUHP dan pelakunya dikenakan hukuman, misalnya kasus Antonius Rechmon Bawengan pada 2011 lalu di Temanggung, Jateng, dan Tajul Muluk pada 2012 di Sampang, Madura. Tajul Muluk dituduh melakukan penodaan agama dalam bentuk caci-maki terhadap sahabat sehingga menimbulkan kemarahan warga mayoritas yang notabene pengikut Sunni. Namun, kasus-kasus penodaan dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama tidak mudah diselesaikan sesuai dengan PNPS tersebut. Pada masa lalu terdapat sejumlah aliran keagamaan yang dilarang melalui SK Jaksa Agung. Salah satu di antaranya adalah pelarangan Saksi Yehuwa pada 1976, yang kemudian dicabut pada 2001 tetapi kini masih terdapat sejumlah tokoh Kristen yang menuntut kembali pelarangan ini, terutama di Indonesia Timur.

Pada saat ini kasus-kasus penodaan agama dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses peradilan berdasarkan pasal 156a KUHP, seperti kasus Jamaah Salamullah yang didirikan Lia Aminuddin, dan kasus Al-Qiyadah al-Islamiyyah yang didirikan Ahmad Mushaddiq. Hanya saja, banyak ormas Islam yang lebih suka menuntut pembubaran dan pelarangan Jemaat Ahmadiyah oleh presiden berdasarkan PNPS di atas. Hal ini karena Ahmadiyah telah dinyatakan menyimpang oleh Liga Muslim Dunia (Rabithah al-‘Alam al-Islami) April 1974, dan oleh MUI pada 1980 yang dikuatkan kembali pada 2005. Namun karena pembubaran oleh presiden itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, maka pembubaran itu tidak dilakukan. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008).

SKB tersebut hanya memberi peringatan kepada warga Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran ajaran Ahamdiyah tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, serta peringatan kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. SKB itu juga mengandung pengertian, bahwa dalam ranah privat (forum internum) penganut Ahmadiyah bebas mengekspresikan keyakinannya, tetapi dalam ranah publik (forum externum) mereka tidak bisa bebas mengekspresikan keayinannya yang berbada dengan keyakinan publik, terutama tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad.

Di samping Ahmadiyah, sejumlah ormas menuntut pelarangan aliran Syi’ah. Namun  sebenarnhya Syi’ah ini berbeda dengan Ahmadiyah. Keberadaan Syi‘ah diakui secara sah di dunia Islam, termasuk Arab Saudi yang dikenal sebagai negara yang sangat ketat dalam pemahaman agama. Di Arab Saudi pada saat ini kadang-kadang juga mumcul tindakan mencaci-maki terhadap sahabat, tetapi Syi‘ah tidak dilarang dan cukup pelakunya dikenakan hukuman. Pemidanaan terhadap Tajul Muluk pun bukan karena Syi‘ahnya melainkan karena penodaan agama, sebagaimana disebutkan di atas.

***

Karena dasar hukum anti-penodaan agama tersebut dibuat di era pemerintahan yang tidak demokratis, maka ke depan diperlukan ketentuan yang kuat dengan tetap dalam koridor sisitem demokrasi. Tindak pidana terhadap agama sebenarnya sudah masuk dalam RUU KUHP, yakni pasal 341-348. Ketentuan dalam pasal-pasal ini secara umum sudah cukup jelas. Hanya saja, rumusan tersebut belum mencakup penodaan agama dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama, sebagaimana terdapat dalam PNPS No.1/1965 tersebut. Tentu saja, ketentuan tentang “penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama” ini harus jelas agar tidak menimbulkan multi-tafsir. Dengan memasukkan ketentuan tentang hal ini, aliran-aliran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dapat dilarang atau dibubarkan melalui pengadilan (bukan oleh presiden) setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Agama tingkat nasional masing-masing agama.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini sudah dimuat dalam Republika, 6 Desember 2014.

Menduniakan Islam Indonesia

diposting pada tanggal 17 Feb 2016 23.51 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui25 Mei 2016 01.19 ]

Oleh Masykuri Abdillah

 Posisi geografis Indonesia di Asia Tenggara yang jauh dari pusat Islam di Jazirah Arab menimbulkan asumsi bahwa Islam di Asia Tenggara adalah pinggiran (periferal). Namun sebenarnya ekspresi Islam di wilayah ini memiliki karakteristik dinamis yang tidak sama dengan di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Karakteristik Islam di Asia Tenggara, terutama Indonesia, pada dasarnya adalah Islam yang ramah (damai), moderat, dan toleran. Sementara banyak negara Muslim di luar wilayah ini diwarnai oleh sistem pemerintahan yang otokratis/otoriter serta terjadinya kekerasan, konflik dan perang, terutama yang dialkukan ISIS dan Al-Qaedah. Hal ini terjadi karena ekspresi keagamaan tidak terlepas dari pemahaman doktrin serta karakter, tradisi dan budaya penganutnya.

Kini Indonesia bahkan dinilai sebagai negara Muslim paling toleran dan paling demokratis di dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Indonesia dijadikan sebagai model negara Muslim modern yang demokratis. Karenanya, diperlukanupaya-upaya pengembangannya secara aktif, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya menjadi obyek tetapi juga subyek globalisasi.

 

Islam Rahmah-Wasathiyyah

Di samping kondisi yang sangat positif tersebut, diakui juga, bahwa di era reformasi ini muncul pula gejala menguatnya aliran-aliran atau gerakan-gerakan Islam dari luar Indonesia, sejalan dengan proses globalisasi yang secara umum tidak bisa dielakkan. Sebagian dari aliran-aliran atau gerakan-gerakan itu, terutama kelompok puritan, radikal dan ekstremis, telah merusak karakterisitk Indonesia yang damai, moderat dan toleran, yang berujung pada terjadinya kasus-kasus terorisme, kekarasan dan intoleransi beragama. Bahkan konflik di Timur Tengah pada saat ini, terutama di Irak, Suriah dan Yamanyang notabenemelibatkan Salafi/Wahhabi di satu pihak dan Syi’ah di pihak lain, ikut berpengaruh tehadap munculnya ketegangan-ketegangan tertentu di negara ini.

Untuk merespons perkembangan tersebut, sejumlah tokoh dan organisasi Islam telah melakukan upaya-upaya penguatan pemahaman Islam yang moderat dan wawasan kebangsaan yang. Salah satu ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU), bahkan menegaskan kembali perlunya mempertahankan karakteristik Islam di negara ini dengan istilah “Islam Nusantara”, meski istilah ini bukanlah istilah baru. Hal ini karena Islam di Nusantara selama ini telah menunjukkan Islam yang ramah, moderat dan toleran.

Namun demikian, agar karakaterisasi Islam itu bisa diterima oleh Muslim di luar Indonesia, diperlukan istilah yang bersifat universial dan berasal dari al-Quran, Dalam hal ini saya cenderung menggunakan istilah “Islam Rahmah-Wasathiyyah”. Kata “rahmah” (berarti kasih sayang atau ramah)yang berasal dari kata “rahmatan li al-‘âlimîn”, merupakan karakteristik agama Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Anbiya': 107. Kata ini dijadikan sebagai karakteristik Islam yang telah dikumandangkan ke penjuru dunia oleh International Conference of Islamic Scholars(ICIS) sejak 2004.

Sedangkan “wasathiyyah” (berarti moderasi), merupakan karakteristik umat Islam, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 143. Istilah “Islam wasathiyyah” inidiajdikan sebagai tema Munas MUI ke-9 tahun 2015 di Surabaya sebagai karakteristik Islam yang harus dijaga dan dikembangkan di Indonesia.Sebelumnya, Muktamar NU ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 ini juga menegaskan perlunya menjaga dan mempromosikan Islam moderat ini.

Secara empiris, karakteristik Islam yang damai dan moderat ini dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di wilayah ini sangat toleran terhadap kelompok lain; kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideologi negara dan sistem demokrasi. Ketiga, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan.

 

Peran Tokoh Agama dan Universitas

Banyak pemimpin Muslim di berbagai negara, para pemimpin politik dari negara-negara Barat, dan pengamat internasional (terutama Indonesianis) menyarankan kepada negara-negara Muslim di dunia akan pentingnya belajar dari Islam Indonesia. Pemerintah dan sejumlah tokoh organisasi Islam di Indonesia menyadari akan hal ini, dengan berbagi pengalaman dengan para tokoh umat di negara-negara lain. Dalam konteks ini, pemerintah (Kementerian Luar Negeri dan Kementeriaan Agama) telah menginisiasi penyelenggaraan dialog antaragama (iinterfaith dialogue) baik tingkat internasional maupun regional, multilateral maupun bilateral.

Dialog dengan tema The First ASEM Interfaith Dialogueyang awalnya diselenggarakan di Bali pada 2005 itu kini sudah banyak dilakukan di berbagai negara di dunia. Pemerintah bahkan menjadikan dialog ini sebagai program unggulan dalam diplomasi publik yang merupakan second track diplomacy, dengan melibatkan paraintelektual dan tokoh berbagai organisasi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Mereka bisa menjelaskan dan memberikan testimoni tentang kondisi obyektif dan pengalaman kehidupan beragama di Indonesia yang damai dan toleran.

Di samping itu, sejumlah tokoh dan organisasi Islam, terutama NU dan Muhammadiyah, juga telah menyelenggarakan forum-forum internasional dengan berbagai tema, baik terkait dengan perlunya pemahaman Islam yang damai dan moderat, maupun terakit dengan upaya memajukan umat dan mengatasi persoalan yang dihadapi mereka. Forum-forum seminar internasional tentang hal ini juga dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi Islam di negara ini.

Pertemuan-pertemuan internasional dengan mengundang ulama dan tokoh-tokoh Islam di dunia itu telah memberikan pemahaman yang benar tentang Islam di Indonesia. Semula banyak dari mereka menganggapIslam di Indonesia sebagai Islam sinkretis, yang bercampur dengan syirik, bid’ah, dan khurafat, tetapi kini mereka memahami bahwa Islam di Indonesia dalam hal aqidah dan ibadah sama dengan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam di dunia. Yang agakberbeda adalah ekspresi keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang notabene lebih damai dan toleran dari pada di umumnya negara-negara Muslim. Ekspresi yang demikianini menimbulkan keinginan banyak dari mereka untuk mempelajarinya dan mencontohnya.

Hal tersebut juga mendorong keinginan banyak pemuda Muslim di seluruh dunia, baik dari negara-negara mayoritas Muslim maupun negara-negara minoritas Muslim,untuk belajar Islam di negara ini. Saat ini sudah ada sejumlah mahasiswa asing yang belajar Islam di Indonesia, baik yang mendapatkan beasiswa dari Kemenag maupun yang mandiri. Namun jumlah mereka masih sedikit, karena jumlah beasiswa untuk hal ini memang sangat sedikit dan nilainya pun sangat terbatas. Pada hal ada negara-negara yang pendapatan perkapita rakyatnyasebenarnya lebih rendah dari Indonesia tetapi memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa internasional (asing). Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari diplomasi publik yang dilakukan oleh mayoritas negara di dunia. Hal ini karena para penerimanya diharapkan bisa memperkuat hubungan antar kedua negara pemberi beasiswa dan negara asal penerima beasiswa, terutama karena penerimanya bisa menjelaskan tentang budaya masyarakat dan negara pemberi beasiswa.

Ke depan upaya menduniakan Islam Indonesia itu akan semakin berhasil jika didukung juga anggaran biaya yang mencukupi. Anggaran biaya ini diperlukan untuk meningkatkan program diplomasi people to people (P to P) yang melibatkan para tokoh dan organisasikeagamaan. Dana ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan standar internasional, termasuk kualitas penelitian serta publikasi buku dan jurnal dalam bahasa dunia, di samping untukbeasiswa (program S2 dan S3) bagi mahasiswa asing dan rekrutmen dosen internasional. Untuk merealisasikan hal ini, tidak diperlukan lagi pendirian universitas baru, tetapi cukup memperkuat mandat dan dana yang memadahi bagi universitas-universitas yang sudah ada.

*Artikel ini telah dimuat di harian Republika, 19 Desember 2015. Masykuri Abdillah, Guru Besar/Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

- See more at: http://graduate.uinjkt.ac.id/index.php/102-kolom-direktur/601-menduniakan-islam-indonesia

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

diposting pada tanggal 28 Okt 2014 23.45 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui31 Mei 2016 00.20 ]

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan komitmen seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini. Salah satu dari HAM yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah kebebasan beragama, yaitu pasal 28 E (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kebebasan beragama ini mengandung pengertian hak seseorang untuk menentukan agama, hak untuk beribadah, hak untuk memiliki tempat ibadah, hak untuk berpindah agama, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. Ekspresi kebebasan beragama secara individual (forum internum) merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non-derogable right), tetapi ekspresinya di ranah publik (forum externum) merupakan hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (derogable right) melalui instrumen peraturan perundangan.

Pembatasan atau pengaturan tersebut dibenarkan oleh  UUD 1945 pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena pendirian rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perselesihan atau konflik antarumat beragama, maka pada 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk menyempurnakan regulasi lama.  Regulasi itu berbentuk Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. PBM ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis-majelis agama yang ada, yang kemudian diundangkan dalam bentuk PBM.

Hanya saja, di era reformasi, yang mendukung kebebasan, ini muncul sejumlah kasus ketegangan atau perselisihan, terutama yang dipicu oleh pendirian rumah ibadah. Problem pendirian rumah ibadah ini dalam kenyataannya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Hal ini merupakan ekses dari proses globalisasi yang mengakibatkan semakin dinamisnya mobilitas warga masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga berbagai macam kebudayaan dan keyakinan berinteraksi di suatu tempat yang bisa merubah identitas suatu masyarakat. Dalam kondisi ini bisa muncul ekspresi politik identitas kelompok mayoritas yang marasa terganggu dengan munculnya budaya dan keyakinan baru yang bisa mengancam identitas mereka.

 

Bentuk Perselisihan

Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan kerukunan umat beragama pun sudah lama eksis di negara ini. Namun di era reformasi ini terdapat sejumlah peristiwa intoleransi, perselisihan atau konflik dan bahkan kekerasan berlatarbelakang agama, sebagai ekses dari ekspresi kebebasan yang tak terkendali oleh sejumlah kelompok agama. Meski demikian, jika dikaji secara menyeluruh dan dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya kondisi kerukunan di Indonesia masih tetap baik dan  masih menjadi model kerukunan umat beragama di dunia.

Konflik atau perselisihan antar-umat beragama umumnya tidak murni karena faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, seperti konflik Ambon dan Poso. Yang terkait dengan persoalan agama umumnya dipicu oleh tiga hal, yakni persoalan pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta penistaan atau penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik. Hal ini diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya kalangan Pemda maupun pimpinan umat beragama yang belum memahami atau tidak mau memahami PBM tersebut.

Terdapat lima bentuk protes, penolakan, perselisihan atau konflik antarumat beragama yang terkait dengan persoalan rumah ibadah. Pertama, protes atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadah yang didirikan kelompok umat beragama (minoritas) tetapi tidak disertai perizinan, seperti kasus pendirian gereja HKBP Filadelfia, Bekasi. Kedua, protes atau penolakan terhadap izin Bupati/Walikota atas pendirian rumah ibadah yang belum memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam regulasi, seperti kasus pendirian gereja GKI Yasmin, Bogor. Ketiga, protes atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadah yang usulannya menggunakan dokumen yang dimanipulasi. Keempat, protes atau penolakan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin tetapi sudah berdiri sebelum adanya regulasi. Kelima, penolakan warga serta keengganan Pemda untuk memberikan izin usulan pendirian rumah ibadah yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan.

Protes atau penolakan bentuk pertama, kedua dan ketiga tersebut bisa saja dilakukan oleh kelompok moderat yang sebenarnya cukup toleran, karena penolakan tersebut sejalan dengan hukum yang berlaku. Namun penolakan bentuk keempat dan kelima hanya dilakukan oleh kelompok yang tidak toleran, atau Kepala Daerah tidak memahami regulasi atau memiliki kepentingan politik tertentu. Meski jumlahnya sedikit, kasus-kasus tersebut terjadi di banyak daerah, tidak hanya di wilayah Barat, tetapi juga di wiliayah Timur, seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

 

Data Rumah Ibadah

Meski terdapat peraturan tentang pendirian rumah ibadah, yang menurut aktivis HAM cenderung membatasi kebebasan beragama, dalam kenyataannya pendirian rumah ibadah untuk agama minoritas di Indonesia jauh lebih mudah dibandingkan dengan di negara-negara lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan sebagai berikut: jumlah pemeluk Islam adalah 207.176.162 orang (87,18 %) dengan jumlah masjid 255.147 (76,42 %) atau 1:812, jumlah pemeluk Kristen Protestan adalah 16.528.513 (6,96 %) dengan jumlah gereja 50.565 (15,15 %) atau 1:327, sedangkan jumlah pemeluk Katolik adalah 6.907.873 (2,91 %) dengan jumlah gereja 11.191 (3,35 %) atau 1:617.

Data tersebut akan bermakna jika dibandingkan dengan data pemeluk agama dan rumah ibadah di negara lain. Hanya saja, data resmi tentang hal ini sulit diperoleh sehingga data ini hanya berasal dari media, terutama The Pew Research Center. Ternyata jumlah gereja (61.756) di Indonesia merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (sekitar 331,000 gereja untuk 246.780.000 orang atau 1:745) dan Brazil (sekitar 289.000 untuk 173.300.000 atau 1:599). Data tersebut juga menunjukkan, bahwa rasio jumlah gereja dengan jumlah umat Kristen di Indonesia (1:327 atau 1:379 gabungan Kristen dan Katolik) jauh di atas negara-negara tersebut, yang berarti tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, di Inggris terdapat sekitar 37.000 gereja untuk 31.479.000 umat (atau 1:850), di Jerman sekitar 30.000 untuk 58.240.000 (atau 1:941), dan di Italia sekitar 26.000 untuk 53.800.000 (atau 1:2.047).

Di samping itu, jumlah atau rasio rumah ibadah milik kelompok agama minoritas di Indonesia juga jauh lebih besar dibandingkan dengan di negara-negara tersebut, atau tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, di AS umat Islam berjumlah 2.350.000 orang dengan masjid sekitar 2.100 (atau 1:1.119), sedangkan di Jerman berjumlah 4.119.000 dengan masjid sekitar 2.500 (atau 1:1.647). Di Inggris umat Islam berjumlah 2.869.000 orang dengan jumlah masjid sekitar 1.400 (atau 1:2.049), sedangkan di Italia berjumlah 1.583.000 dan sampai kini hanya diperbolehkan berdiri 3 (tiga) masjid (atau 1:527.666).

Seperti kesulitan pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas di sejumlah negara Timur Tengah, pendirian masjid di negara-negara Eropa Selatan dan Eropa Timur umumnya juga mengalami kesulitan. Bahkan sampai kini masih ada sejumlah negera Eropa yang belum memperbolehkan pendirian masjid, seperti Slovakia dan Slovenia. Di Yunani dan Denmark, usulan pendirian masjid baru disetujui oleh pemerintah dan parlemen pada 2012 lalu, walaupun kini masih ditolak oleh kalangan gereja. Di AS, meski negara ini sangat mendukung kebebasan beragama, dalam kenyataannya pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas tidak lebih mudah dari pada di Indonesia. Laporan The Pew Research Center pada 27 September 2012 lalu menyebutkan secara rinci 53 lokasi yang diusulkan pendirian masjid tetapi belum memperoleh izin karena mendapatkan resistensi dari warga.

Hanya saja, kesulitan umat Islam dalam mendirikan masjid tersebut tidak disertai dengan protes atau aksi-aksi demonstratif seperti yang kadang-kadang terjadi di Indonesia. Memang di negara-negara tersebut diperbolehkan menjadikan suatu ruangan atau bagian dari bangunan sebagai tempat ibadah, dan ini dianggap sebagai bukti adanya kebebasan beragama. Di Indonesia, penggunaan ruangan atau bangunan bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sebenarnya bisa menjadi jalan keluar, jika usulan pendirian rumah ibadah belum memenuhi persyaratan, sesuai dengan PBM pasal 18. Hanya saja, sebagian kelompok agama tetap menuntut izin pendirian rumah ibadah atas nama kebebasan beragama.

Akhirnya, upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum dan penghapusan praktik intoleransi harus terus digalakkan, terutama melalui sosialisasi dan internalisasi ajaran agama tentang kerukunan dan kedamaian serta peraturan perundangan terutama tentang pendirian rumah ibadah. Dengan demikian, di masa depan tidak akan muncul penolakan atau protes terhadap usulan pendirian rumah ibadah yang sudah memenuhi persyaratan. Jika terjadi perselisihan di antara kelompok agama, sebaiknya hal ini diselesaikan melalui musyawarah. Namun jika suatu kelompok agama memilih untuk melakukan protes, yang memang dibenarkan dalam sistem demokrasi, maka protes itu seharusnya dilakukan dengan tertib dan damai, bukan dengan cara kekerasan atau aksi-aksi yang bisa memancing kemarahan atau kekerasan. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan penegakan hukum dan perlindungan bagi warga dari tindak kekerasan serta penguatan status regulasi dari peraturan menteri menjadi undang-undang.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini telah dimuat dalam GATRA, 24 April 2013.

1-10 of 11