News‎ > ‎

HUKUM ANTI-PENODAAN AGAMA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.34 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui31 Mei 2016 00.35 ]

HUKUM ANTI-PENODAAN AGAMA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Karena banyaknya ktitik terhadap pelaksanaan hukum anti-penodaan agama (religious defamation atau religious blasphemy) di negara-negara Muslim, maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam,yang pada 2011 berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengusulkan pembahasan persoalan ini kepada Komisi HAM PBB. Perdebatan dan resolusi Komisi HAM PBB pun terjadi pada 2002, 2003, 2004 dan 2005. Perdebatan juga terjadi dalam Dewan HAM dan Sidang Umum PBB pada 2007, 2008 dan 2009. Hasilnya adalah bahwa negara-negara yang mendukungnya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang menolaknya. Dalam Sidang Umum PBB 2009, misalnya, 80 negara mendukung, 61 negara menolak dan 42 abstain terhadap resolusi anti-penodaan agama.

Semua negara Muslim memiliki hukum anti-penodaan agama dan mempertahankannya dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Hal ini memang tidak terlepas dari watak dan sejarah agama Islam, yang mendapat jaminan bahwa Allah akan menjaga kemurnian ajarannya (Q.S. Al-Hijr: 9), sehingga pemeliharaan agama (hifzh al-dîn) merupakan salah satu dari lima keniscayaan (dharûriyyât al-khams). Hal ini membawa konsekunsi bahwa setiap Muslim wajib menjaga kehormatan agama dan menolak penyimpangannya. Bahkan teori-teori hukum Barat pun membenarkan hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Oemar Senoadji (1975), yakni; (a) Religionschutztheorie (teori perlindungan terhadap agama), (b) Gefuehlschutztheorie (teori perlindungan terhadap perasaan keagamaan, dan (c) Friendenschutztheorie (teori perlindungan kedamaian dalam beragama).

Meski Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak hukum ini, dalam kenyataannya hanya Ingrris yang sudah menghapusnya, yakni Toleration Act 1689 dan Blasphemy Act 1698, yang digantikan dengan Criminal Justice and Immigration Act 2008. Kini masih banyak negara-negara Eropa yang mempertahankannya, yakni Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Italia, Irlandia, Belanda dan Jerman di samping Spanyol, Protugal dan Slovakia. Demikian pula, sejumlah negara di Eropa, seperti Rusia, Perancis, Swiss, Jerman dan Yunani, kini masih melarang atau membatasi aktivitas aliran-aliran keagaman tertentu, seperti Mormon, Saksi Yehova (Yehuwa) atau Scientology serta aliran-aliran kepercayaan (cults) lainnya. Diskriminasi atau gangguan warga terhadap mereka pun kadang-kadang masih terjadi sampai saat ini.

****

Dalam konteks ini, Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan hukum anti-penodaan agama, yakni PNPS No1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan pasal 156a KUHP. Pasal ini berasal dari PNPS No. 1/1965, yang kemudian dikuatkan melalui  UU No 5/1969. Namun demikian, di era reformasi ini keberadaan hukum anti-pendoaan agama dipertanyakan, baik oleh kelompok agama, intelektual maupun pihak dari luar negeri.

Alasan yang menolaknya adalah karena hukum ini membatasi hak kebebasan beragama, meski di antara mereka ada yang hanya menolak hukum anti-penodaan dalam arti penyimpangan (religious deviation) tetapi tetap menyetujui dalam arti penghinaan agama (religious insult). Pada 2009 lalu, sejumlah kelompok agama dan aktivis LSM megajukan judial review terhadap PNPS tersebut. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materiil itu melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009, dengan alasan karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, UU ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia. Tanpa adanya regulasi semacm ini dikhawatirkan akan muncul kekerasan atau aksi-aksi sepihak terhadap pelaku penodaan agama.

Sedangkan alasan yang tetap menyetujuinya, yang merupakan kelompok mayoritas, adalah karena hukum ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara ini hukum anti-penodaan agama masih perlu dipertahankan, dengan tetap mengacu kepada sistem demokrasi. Hal ini karena negara tidak hanya berkawajiban melindungi kebebasan beragama, tetapi juga melindungi hak-hak pemeluk agama untuk menjaga kebenaran (kemurnian) ajaran agamanya. Kebebasan beragama memang harus dilindungi selama ajaran-ajarannya tidak merugikan atau mengganggu pihak lain, baik dalam bentuk penghinaan maupun penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang ada.

Dalam kenyataannya, kasus-kasus penodaan dalam arti penghinaan agama sudah banyak dibawa ke pangadilan atas dasar pasal 156a KUHP dan pelakunya dikenakan hukuman, misalnya kasus Antonius Rechmon Bawengan pada 2011 lalu di Temanggung, Jateng, dan Tajul Muluk pada 2012 di Sampang, Madura. Tajul Muluk dituduh melakukan penodaan agama dalam bentuk caci-maki terhadap sahabat sehingga menimbulkan kemarahan warga mayoritas yang notabene pengikut Sunni. Namun, kasus-kasus penodaan dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama tidak mudah diselesaikan sesuai dengan PNPS tersebut. Pada masa lalu terdapat sejumlah aliran keagamaan yang dilarang melalui SK Jaksa Agung. Salah satu di antaranya adalah pelarangan Saksi Yehuwa pada 1976, yang kemudian dicabut pada 2001 tetapi kini masih terdapat sejumlah tokoh Kristen yang menuntut kembali pelarangan ini, terutama di Indonesia Timur.

Pada saat ini kasus-kasus penodaan agama dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui proses peradilan berdasarkan pasal 156a KUHP, seperti kasus Jamaah Salamullah yang didirikan Lia Aminuddin, dan kasus Al-Qiyadah al-Islamiyyah yang didirikan Ahmad Mushaddiq. Hanya saja, banyak ormas Islam yang lebih suka menuntut pembubaran dan pelarangan Jemaat Ahmadiyah oleh presiden berdasarkan PNPS di atas. Hal ini karena Ahmadiyah telah dinyatakan menyimpang oleh Liga Muslim Dunia (Rabithah al-‘Alam al-Islami) April 1974, dan oleh MUI pada 1980 yang dikuatkan kembali pada 2005. Namun karena pembubaran oleh presiden itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, maka pembubaran itu tidak dilakukan. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008).

SKB tersebut hanya memberi peringatan kepada warga Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran ajaran Ahamdiyah tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, serta peringatan kepada warga masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. SKB itu juga mengandung pengertian, bahwa dalam ranah privat (forum internum) penganut Ahmadiyah bebas mengekspresikan keyakinannya, tetapi dalam ranah publik (forum externum) mereka tidak bisa bebas mengekspresikan keayinannya yang berbada dengan keyakinan publik, terutama tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad.

Di samping Ahmadiyah, sejumlah ormas menuntut pelarangan aliran Syi’ah. Namun  sebenarnhya Syi’ah ini berbeda dengan Ahmadiyah. Keberadaan Syi‘ah diakui secara sah di dunia Islam, termasuk Arab Saudi yang dikenal sebagai negara yang sangat ketat dalam pemahaman agama. Di Arab Saudi pada saat ini kadang-kadang juga mumcul tindakan mencaci-maki terhadap sahabat, tetapi Syi‘ah tidak dilarang dan cukup pelakunya dikenakan hukuman. Pemidanaan terhadap Tajul Muluk pun bukan karena Syi‘ahnya melainkan karena penodaan agama, sebagaimana disebutkan di atas.

***

Karena dasar hukum anti-penodaan agama tersebut dibuat di era pemerintahan yang tidak demokratis, maka ke depan diperlukan ketentuan yang kuat dengan tetap dalam koridor sisitem demokrasi. Tindak pidana terhadap agama sebenarnya sudah masuk dalam RUU KUHP, yakni pasal 341-348. Ketentuan dalam pasal-pasal ini secara umum sudah cukup jelas. Hanya saja, rumusan tersebut belum mencakup penodaan agama dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama, sebagaimana terdapat dalam PNPS No.1/1965 tersebut. Tentu saja, ketentuan tentang “penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama” ini harus jelas agar tidak menimbulkan multi-tafsir. Dengan memasukkan ketentuan tentang hal ini, aliran-aliran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dapat dilarang atau dibubarkan melalui pengadilan (bukan oleh presiden) setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Agama tingkat nasional masing-masing agama.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini sudah dimuat dalam Republika, 6 Desember 2014.

Comments