News‎ > ‎

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

diposting pada tanggal 28 Okt 2014 23.45 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui31 Mei 2016 00.20 ]

PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan komitmen seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini. Salah satu dari HAM yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah kebebasan beragama, yaitu pasal 28 E (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kebebasan beragama ini mengandung pengertian hak seseorang untuk menentukan agama, hak untuk beribadah, hak untuk memiliki tempat ibadah, hak untuk berpindah agama, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. Ekspresi kebebasan beragama secara individual (forum internum) merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non-derogable right), tetapi ekspresinya di ranah publik (forum externum) merupakan hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (derogable right) melalui instrumen peraturan perundangan.

Pembatasan atau pengaturan tersebut dibenarkan oleh  UUD 1945 pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena pendirian rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perselesihan atau konflik antarumat beragama, maka pada 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk menyempurnakan regulasi lama.  Regulasi itu berbentuk Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. PBM ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis-majelis agama yang ada, yang kemudian diundangkan dalam bentuk PBM.

Hanya saja, di era reformasi, yang mendukung kebebasan, ini muncul sejumlah kasus ketegangan atau perselisihan, terutama yang dipicu oleh pendirian rumah ibadah. Problem pendirian rumah ibadah ini dalam kenyataannya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Hal ini merupakan ekses dari proses globalisasi yang mengakibatkan semakin dinamisnya mobilitas warga masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga berbagai macam kebudayaan dan keyakinan berinteraksi di suatu tempat yang bisa merubah identitas suatu masyarakat. Dalam kondisi ini bisa muncul ekspresi politik identitas kelompok mayoritas yang marasa terganggu dengan munculnya budaya dan keyakinan baru yang bisa mengancam identitas mereka.

 

Bentuk Perselisihan

Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan kerukunan umat beragama pun sudah lama eksis di negara ini. Namun di era reformasi ini terdapat sejumlah peristiwa intoleransi, perselisihan atau konflik dan bahkan kekerasan berlatarbelakang agama, sebagai ekses dari ekspresi kebebasan yang tak terkendali oleh sejumlah kelompok agama. Meski demikian, jika dikaji secara menyeluruh dan dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya kondisi kerukunan di Indonesia masih tetap baik dan  masih menjadi model kerukunan umat beragama di dunia.

Konflik atau perselisihan antar-umat beragama umumnya tidak murni karena faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, seperti konflik Ambon dan Poso. Yang terkait dengan persoalan agama umumnya dipicu oleh tiga hal, yakni persoalan pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta penistaan atau penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik. Hal ini diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya kalangan Pemda maupun pimpinan umat beragama yang belum memahami atau tidak mau memahami PBM tersebut.

Terdapat lima bentuk protes, penolakan, perselisihan atau konflik antarumat beragama yang terkait dengan persoalan rumah ibadah. Pertama, protes atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadah yang didirikan kelompok umat beragama (minoritas) tetapi tidak disertai perizinan, seperti kasus pendirian gereja HKBP Filadelfia, Bekasi. Kedua, protes atau penolakan terhadap izin Bupati/Walikota atas pendirian rumah ibadah yang belum memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam regulasi, seperti kasus pendirian gereja GKI Yasmin, Bogor. Ketiga, protes atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadah yang usulannya menggunakan dokumen yang dimanipulasi. Keempat, protes atau penolakan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin tetapi sudah berdiri sebelum adanya regulasi. Kelima, penolakan warga serta keengganan Pemda untuk memberikan izin usulan pendirian rumah ibadah yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan.

Protes atau penolakan bentuk pertama, kedua dan ketiga tersebut bisa saja dilakukan oleh kelompok moderat yang sebenarnya cukup toleran, karena penolakan tersebut sejalan dengan hukum yang berlaku. Namun penolakan bentuk keempat dan kelima hanya dilakukan oleh kelompok yang tidak toleran, atau Kepala Daerah tidak memahami regulasi atau memiliki kepentingan politik tertentu. Meski jumlahnya sedikit, kasus-kasus tersebut terjadi di banyak daerah, tidak hanya di wilayah Barat, tetapi juga di wiliayah Timur, seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

 

Data Rumah Ibadah

Meski terdapat peraturan tentang pendirian rumah ibadah, yang menurut aktivis HAM cenderung membatasi kebebasan beragama, dalam kenyataannya pendirian rumah ibadah untuk agama minoritas di Indonesia jauh lebih mudah dibandingkan dengan di negara-negara lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan sebagai berikut: jumlah pemeluk Islam adalah 207.176.162 orang (87,18 %) dengan jumlah masjid 255.147 (76,42 %) atau 1:812, jumlah pemeluk Kristen Protestan adalah 16.528.513 (6,96 %) dengan jumlah gereja 50.565 (15,15 %) atau 1:327, sedangkan jumlah pemeluk Katolik adalah 6.907.873 (2,91 %) dengan jumlah gereja 11.191 (3,35 %) atau 1:617.

Data tersebut akan bermakna jika dibandingkan dengan data pemeluk agama dan rumah ibadah di negara lain. Hanya saja, data resmi tentang hal ini sulit diperoleh sehingga data ini hanya berasal dari media, terutama The Pew Research Center. Ternyata jumlah gereja (61.756) di Indonesia merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (sekitar 331,000 gereja untuk 246.780.000 orang atau 1:745) dan Brazil (sekitar 289.000 untuk 173.300.000 atau 1:599). Data tersebut juga menunjukkan, bahwa rasio jumlah gereja dengan jumlah umat Kristen di Indonesia (1:327 atau 1:379 gabungan Kristen dan Katolik) jauh di atas negara-negara tersebut, yang berarti tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, di Inggris terdapat sekitar 37.000 gereja untuk 31.479.000 umat (atau 1:850), di Jerman sekitar 30.000 untuk 58.240.000 (atau 1:941), dan di Italia sekitar 26.000 untuk 53.800.000 (atau 1:2.047).

Di samping itu, jumlah atau rasio rumah ibadah milik kelompok agama minoritas di Indonesia juga jauh lebih besar dibandingkan dengan di negara-negara tersebut, atau tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, di AS umat Islam berjumlah 2.350.000 orang dengan masjid sekitar 2.100 (atau 1:1.119), sedangkan di Jerman berjumlah 4.119.000 dengan masjid sekitar 2.500 (atau 1:1.647). Di Inggris umat Islam berjumlah 2.869.000 orang dengan jumlah masjid sekitar 1.400 (atau 1:2.049), sedangkan di Italia berjumlah 1.583.000 dan sampai kini hanya diperbolehkan berdiri 3 (tiga) masjid (atau 1:527.666).

Seperti kesulitan pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas di sejumlah negara Timur Tengah, pendirian masjid di negara-negara Eropa Selatan dan Eropa Timur umumnya juga mengalami kesulitan. Bahkan sampai kini masih ada sejumlah negera Eropa yang belum memperbolehkan pendirian masjid, seperti Slovakia dan Slovenia. Di Yunani dan Denmark, usulan pendirian masjid baru disetujui oleh pemerintah dan parlemen pada 2012 lalu, walaupun kini masih ditolak oleh kalangan gereja. Di AS, meski negara ini sangat mendukung kebebasan beragama, dalam kenyataannya pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas tidak lebih mudah dari pada di Indonesia. Laporan The Pew Research Center pada 27 September 2012 lalu menyebutkan secara rinci 53 lokasi yang diusulkan pendirian masjid tetapi belum memperoleh izin karena mendapatkan resistensi dari warga.

Hanya saja, kesulitan umat Islam dalam mendirikan masjid tersebut tidak disertai dengan protes atau aksi-aksi demonstratif seperti yang kadang-kadang terjadi di Indonesia. Memang di negara-negara tersebut diperbolehkan menjadikan suatu ruangan atau bagian dari bangunan sebagai tempat ibadah, dan ini dianggap sebagai bukti adanya kebebasan beragama. Di Indonesia, penggunaan ruangan atau bangunan bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sebenarnya bisa menjadi jalan keluar, jika usulan pendirian rumah ibadah belum memenuhi persyaratan, sesuai dengan PBM pasal 18. Hanya saja, sebagian kelompok agama tetap menuntut izin pendirian rumah ibadah atas nama kebebasan beragama.

Akhirnya, upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum dan penghapusan praktik intoleransi harus terus digalakkan, terutama melalui sosialisasi dan internalisasi ajaran agama tentang kerukunan dan kedamaian serta peraturan perundangan terutama tentang pendirian rumah ibadah. Dengan demikian, di masa depan tidak akan muncul penolakan atau protes terhadap usulan pendirian rumah ibadah yang sudah memenuhi persyaratan. Jika terjadi perselisihan di antara kelompok agama, sebaiknya hal ini diselesaikan melalui musyawarah. Namun jika suatu kelompok agama memilih untuk melakukan protes, yang memang dibenarkan dalam sistem demokrasi, maka protes itu seharusnya dilakukan dengan tertib dan damai, bukan dengan cara kekerasan atau aksi-aksi yang bisa memancing kemarahan atau kekerasan. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya penguatan penegakan hukum dan perlindungan bagi warga dari tindak kekerasan serta penguatan status regulasi dari peraturan menteri menjadi undang-undang.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini telah dimuat dalam GATRA, 24 April 2013.

Comments