News‎ > ‎

MODEL DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM

diposting pada tanggal 3 Sep 2016 22.33 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui7 Sep 2016 15.41 ]

MODEL DEMOKRASI DI NEGARA MUSLIM

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Hingga awal dekade 1990-an negara Muslim yang dianggap menerapkan demokrasi secara substantif hanyalah Turki, sehingga pada 1994 Bernard Lewis menulis artikel dalam Middle East Quarterly berjudul Why Turkey is the only Muslim Democracy? Pada akhir dekade 1990-an negara-negara Muslim yang menerapkan sistem demokrasi bertambah satu, yakni Indonesia, dengan jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto dan munculnya era reformasi pada 1998.

Kemudian pada awal dekade 2010-an jumlah negara Muslim demokratis  bertambah dengan adanya Arab Spring pada 2011, tetapi hanya Tunisia yang berhasil melakukan transisi demokrasi. Namun demikian, masing-masing negara ini mempunyai problem, hambatan, dan tantangan, baik pada tahap transisi demokrasi maupun konsolidasi demokrasi.

 

Agama dan Demokrasi

Secara historis, demokrasi lahir dari gagasan sekularisme, yakni pemisahan antara agama dan negara. Oleh karenanya, bisa difahami, jika pada saat ini masih ada perdebatan atau kajian tentang agama dan demokrasi. Hal ini karena dalam teori sekularisme dan modernisasi, agama dianggap sebagai kekuatan untuk otoritarianisme dan halangan bagi pencapaian "modernitas dan rasionalitas" yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi. Memang tidak ada kesepakatan di kalangan sarjana dan pengamat tentang kompatibilitas agama dan demokrasi. Sebagaimana dikemukan Alfred Stepan, banyak sarjana beranggapan bahwa agama dan demokrasi tidak kompatibel, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa agama dan demokrasi dapat kompatibel jika agama dipahami dan diinterpretasikan secara progresif.

Dalam kenyataannya, praktik sekularisme di negara-negara Eropa Barat pun tidak terlalu ketat, sehingga ada intervensi atau keterlibatan negara dalam urusan-urusan agama tertentu, seperti keberadaan agama resmi, partai-partai agama, pendidikan agama, subsidi negara untuk agama, pajak gereja, dan lain-lain. Sejumlah negara Eropa bahkan memberikan status resmi kepada agama (Kristen) dan mengakui gereja negara (established church), yaitu Inggris, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia dan Yunani.

Alfred Stepan menjelaskan hubungan agama-negara dalam konteks demokrasi dengan teorinya, "twin tolerations", yang menjelaskan sikap umat beragama terhadap negara dan kebijakan negara terhadap umat beragama. Menurut Stepan, ada empat jenis pola demokratis tentang hubungan agama-negara, yaitu secular but friendly of religion, non-secular but friendly to democracy, sociologically spontaneous secularism, dan very unfriendly secularism legislated by majority but reversible by majority.

Dalam konteks negara-negara Muslim, Turki adalah salah satu negara Muslim yang secara resmi menganut "sekularisme". Hal ini disebutkan secara eksplisit dalam pasal 2 Konstitusi Turki, yakni: "Republik Turki adalah negara demokratis, sekuler dan sosial yang diatur oleh hukum". Ini berarti bahwa di Turki tidak ada simbol dan hukum agama yang diundangkan dalam negara. Meski demikian, dalam praktiknya, pemisahan agama dan negara ternyata tidak sepenuhnya terjadi, karena adanya lembaga negara semacam Departemen Agama (Diyanet İşleri Başkanlığı), sesuai dengan pasal 136 Konstitusi, yakni: “Departemen Agama, yang berada dalam administrasi umum, wajib melaksanakan tugasnya yang diatur dalam hukum tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme, terlepas dari semua pandangan dan ide-ide politik, dan bertujuan untuk solidaritas dan integritas nasional”.

Seperti Turki, Indonesia adalah negara mayoritas Muslim yang tidak menyebutkan Islam dalam Konstitusi. Namun, tidak seperti Turki yang dinyatakan sebagai negara sekuler, Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama. Indonesia adalah negara modern yang mengakui keberadaan agama dalam negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara umum lembaga negara di Indonesia adalah sekuler, tetapi ada lembaga-lembaga keagamaan dalam negara, yakni keberadaan Kementerian Agama dan adopsi hukum agama (Islam) sebagai hukum nasional, seperti hukum perorangan dan hukum ekonomi Islam.

Tidak seperti Turki dan Indonesia yang tidak menyebutkan posisi Islam dalam Konstitusi mereka. Konstitusi Tunisia secara eksplisit menyebutkan posisi Islam antara lain dalam pasal 1, yakni "Tunisia adalah negara bebas, merdeka, dan berdaulat; agamanya adalah Islam, bahasanya adalah Arab, dan sistemnya adalah republik”. Selain itu, Islam menjadi agama Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 74, yakni “Setiap pemilih laki-laki dan perempuan yang memegang kewarganegaraan Tunisia sejak lahir dan beragama Islam memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk posisi Presiden”.

 

Praktik Demokrasi

          Sebagaimana disebutkan di atas, Turki adalah negara sekuler tetapi juga memiliki lembaga keagamaan dalam negara. Hal ini tidak jarang menimbulkan perbedaan dan perdebatan, terutama antara kubu “Kemalist-Sekularis” dan kubu “Islamis”, yang berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Masing-masing mengklaim bahwa kubu mereka lah yang konsitusional. Di sisi lain, pemberian mandat kepada militer sebagai penjaga (guardian) Konstitusi telah menimbulkan sikap arogansi kelompok militer, sehingga sampai saat ini militer Turki telah melakukan kudeta atas nama penjaga Konstitusi ini sebanyak enam kali, yakni pada 1960, 1981, 1971, 1980, 1997, dan 2016.

Semua kudeta berhasil melengserkan kekuasaan pemerintah, dan hanya kudeta tahun 2016 saja yang gagal. Kegagalan ini tidak terlepas dari kuatnya pemerintah Recep Tayyip Erdogan serta dukungan yang besar dari rakyat, baik pendukung partai berkuasa, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, Justice and Development Party) maupun pendukung partai oposisi. Mereka sangat tidak suka dengan kudeta militer yang sering terjadi di negara ini. Dukungan ini juga tidak lepas dari keberhasilan ekonomi Turki di bawah Erdogan, serta keberhasilan “reformasi” di tubuh militer dan penguatan kekuasaan presiden.

Hanya saja, langkah Erdogan menyikapi kudeta Juli 2016 lalu telah memperkuat pemerintahannya yang otoriter. Hal ini karena Erdogan telah membungkan kebebasan pers serta melakukan penangkapan atau pemecatan banyak pejabat dan pegawai negeri serta penutupan lembaga pendidikan dan rumah sakit yang dianggap berafiliasi dengan gerakan Hizmet. Gerakan ini didirikan  Fethullah Gulen, seorang ulama yang sejak tahun 1999 mengasingkan diri di Amerika Serikat. Bahkan Hizmet ini dianggap sebagai organisasi teroris, dan dituduh sebagai dalang utama percobaan kudeta militer yang gagal pada Juli 2016 lalu. Sebelum 2013 Hizmet menjadi mitra utama AKP, tetapi dalam Pemilu 2014, Hizmet tidak mendukung AKP dan sebagian tokohnya mendukung Cumhuriyet Halk Partisi (CHP, Republican People’s Party), yang kini menjadi partai oposisi utama.

Sebenarnya kecenderungan otoritarianisme tersebut sudah muncul sejak 2013, yakni setelah adanya demonstrasi Taksim Square pada akhir 2013, dalam bentuk pembatasan kebebasan pers dan pelemahan civil society. Sejak 2014 pemerintah menangkap ratusan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah, terutama pemberitaan tentang skandal korupsi dalam pemerintahan. Pada 2015 media-media yang berafiliasi dengan gerakan Hizmet, seperti majalah Zaman dan Samanyolu TV, diambil alih pemerintah.

           Berbeda dengan Turki, demokrasi di Indonesia pada saat ini justru semakin terkonsolidasi. Pada tahap transisi, reformasi politik telah berhasil dilakukan, terutama dalam bentuk amandemen UUD 1945, yang menekankan pada pembatasan kekuasaan presiden, penguatan peran DPR, Pemilu yang bebas dan jaminan kebebasan berekspresi. Transisi ini telah berhasil dilalui pada 2004, meski dalam transisi itu juga tidak terlepas dari berbagai persoalan yang cukup krusial. Di antaranya adalah munculnya konflik komunal serta perdebatan kembali tentang posisi syariat Islam dalam amandemen UUD.

Upaya-upaya dialog nasional pun dilakukan untuk mencari titik temu (kompromi) di antara berbagai kelompok sosial dan politik yang ada. Dalam konteks syariat Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang merupakan ormas Islam terbesar dan representasi civil socity yang berpengaruh, tidak mendukungnya. Kedunya tetap mempertahankan rumusan pasal 29 yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perdebatan yang berkepanjangan seperti pada era demokrasi parlementer (1956-1959).

          Konsolidasi demokrasi di Indonesia memang masih menghadapi sejumlah problem dan hambatan, antara lain masih banyaknya praktik korupsi, politik uang, mafia hukum, konflik Pilkada, konflik komunal, intoleransi, kekerasan, radikalisme keagamaan dan sebagainya. Namun kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat saat ini masih dalam koridor demokrasi, terutama adanya kontrol terhadap penyelenggara negara, Pemilu bebas, serta kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Dalam konteks Tunisa, demokrasi di negara ini telah bersemi sejak terjadinya Revolusi Melati pada 2011, yang berhasil menumbangkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Meski mengalami proses yang berliku-liku, tahap transisi demokrasi di negara ini telah berhasil dilalui, terutama dengan terbentuknya Konstitusi 2014 dan penyelenggaraan Pemilu secara demokratis. Masalah krusial yang terjadi di Tunisia pada masa-masa awal transisi demokrasi adalah perdebatan tentang posisi agama (syariat Islam) dalam negara atara kelompok sekuler dan kelompok agama. Namun perdebatan itu disertai juga dengan dialog dan kompromi di antara kelompok-kelompok politik yang ada. Hasilnya antara lain adalah bahwa ketentuan tentang posisi agama dalam Konstitusi 2014 tetap sama dengan ketentuan dalam Konstitusi 1959.

Dalam hal ini peran Rachid Ghannusi dan partai yang dipimpinnya, Partai Ennahdah yang berhaluan Islamis, sangat penting. Partai yang memenangi Pemilu tahun 2011 ini bersedia melakukan dialog dan kompromi secara damai dengan kelompok oposisi yang beraliran sekuler. Dialog nasional juga didukung oleh empat organisasi civil society, yang disebut Tunisian National Dialogue Quartet, yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel pada 2015. Mereka adalah Tunisian General Labour Union (UGTT), Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA), dan Tunisian Human Rights League (LTDH).

Dengan kompromi tersebut juga, pada awal 2014 pemerintahan Partai Ennahdah bersedia mundur untuk memberi jalan bagi pembentukan pemerintahan non-partisan yang akan bertugas sampai Pemilu yang dilaksanakan pada Oktober 2014. Pemilu 2014 ini dimenangkan oleh Partai beraliran sekuler, yakni Partai Nidaa Tounes. Meski demikian, di negara ini telah terjadi perubahan tentang kehidupan beragama. Sebelum revolusi tahun 2011, Tunisia memiliki tradisi dan sistem hukum sekuler, walaupun di negara ini ada lembaga-lembaga keagamaan, seperti Kementeriaan Agama. Setelah revolusi, posisi agama dalam kehidupan masyarakat dan negara lebih menonjol daripada periode sebelumnya, sebagai akibat dari adanya kebebasan berekspresi di negara ini yang semakin terjamin.

Seperti Indonesia, Tunisa juga kini menghadapi munculnya kelompok radikal dan ekstremis yang bisa menghambat demokrasi. Namun, agak berbeda dengan Indonesia yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi antara 4-6 persen, Tunisia menghadapi problem ekonomi, yang bisa menghambat proses demokratisasi. Pertumbuhan ekonomi di negara ini kini hanya sekitar 2,5 persen, yang berarti mengalami penurunan dari masa sebelumnya yang mencapai sekitar 5 persen.

Kesimpulan

          Dengan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa pada saat ini Indonsia dan Tunisia adalah dua negara Muslim yang melaksanakan demokrasi secara suubstantif, dan bisa menjadi model demokrasi di negara Muslim. Indonesia bisa menjadi model negara Muslim yang tidak menyebutkan posisi Islam secara eksplisit dalam konstitusi, sedangkan Tunisia bisa menjadi model negara Arab atau negara Muslim yang menyebutkan Islam sebagai agama resmi.

Kedua negara tersebut memiliki mekanisme penyelesaian konflik dan perbedaan dengan baik, yakni kesediaan elit politik dan civil society untuk melakukan dialog dan kompromi di antara mereka. Penyelesaian perbedaan dan persaingan di kedua negara ini tidak dilakukan melalui dekrit, kudeta atau pemberangusan kelompok dan media yang dianggap lawan, seperti yang terjadi di Mesir dan Turki.

 

* Masykuri Abdillah adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan Rais Syuriyah PBNU. Artikel ini sudah dimuat di Harian Kompas, 30 Agustus 2016.

Comments