News‎ > ‎

REGULASI KEHIDUPAN BERAGAMA

diposting pada tanggal 31 Mei 2016 00.37 oleh Masykuri Abdillah   [ diperbarui31 Mei 2016 00.39 ]

REGULASI KEHIDUPAN BERAGAMA

Oleh Masykuri Abdillah*

 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga para founding fathers menjadikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Secara ideal, agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Namun agama juga potensial sebagai sumber konflik antara pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Potensi konflik berlatarbelakang agama ini semakin besar dalam iklim yang memberi ruang kebebasan lebih besar, seperti era reformasi ini. Agar ekspresi kebebasan ini bisa terkendali untuk hal-hal yang positif dengan tetap menunjukkan ketertiban sosial, diperlukan etika sosial yang dipatuhi oleh semua kelompok masyarakat.

Namun, sering kali penegakan etika tersebut sulit dilakukan, sehingga diperlukan norma-norma hukum (regulasi) yang mengikat, walaupun hal ini berimplikasi pada pembatasan terhadap kebebasan beragama, yang dijamin oleh UUD 1945. Kebebasan beragama memang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non derogible right), tetapi ekspresi keluar (forum externum) yang notabene melibatkan warga masyarakat lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi (derogible right). Termasuk ekspresi ke luar ini adalah palaksanaan ritual di secara terbuka, pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, dan sebagainya. Tentu saja, filosofi pembatasan ini adalah untuk melindungi hak-hak umat beragama, baik kelompok mayoritas maupun minoritas.

Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi pada hakikatnya merupakan keseimbangan antara kebebasan (freedom) dan keteraturan (law and order). Regulasi ini juga tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik konstitusi Indonesia maupun International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005, membenarkan regulasi ini, yakni pasal 28 J ayat 2 UUD 1945, dan pasal 18 ayat 3 ICCPR. Pembatasan dalam bentuk regulasi ini merupakan “margin of appreciation” dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang dimunculkan oleh the European Court of Human Rights.

***

Dalam konteks kehidupan beragama, regulasi itu diperlukan untuk mengatur hal-hal yang bisa mewujudkan keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan, konflik atau kekacauan dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan atau konflik antarumat beragama ini terutama berupa persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan penodaan (penghiaan) agama. Sedangkan dalam konteks hubungan internal agama, teruatama Islam, faktor penyabab ini berupa penodaan dalam arti penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama. Regulasi tentang anti-penodaan agama adalah PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada masa Orde Baru PNPS ini diperkuat menjadi UU No 5/1969, sementara ketentuan hukumnya dimasukkan ke dalam KUHP, yakni pasal 156a.

Pada tahun yang sama juga terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Kemudian satu dasawarsa berikutnya terbit SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979 tentang Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri.

Namun di era reformasi ini regulasi-regulasi tersebut dipersoalkan oleh sebagian aktivis dan kelompok umat beragama. Oleh karena itu, pada 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk menyempurnakan regulasi lama, yakni Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis-majelis agama yang ada, yang kemudian diundangkan dalam bentuk PBM.

Pada 2008 sejumlah kelompok agama dan aktivis LSM bahkan mengajukan judial review terhadap PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materiil itu melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009, dengan alasan karena PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama, sebagaimana yang diargumentasikan pemohon. Sebaliknya, UU ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok-pokok ajaran agama yang ada di Indonesia.

Hanya saja, pelaksanaan regulasi tersebut secara umum belum efektif, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor yang sangat berpengaruh adalah status hukum Peraturan/Keputusan Menteri itu sendiri yang dianggap tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum, karena tidak tercantum dalam hirarki perundang-undangan. Adapun regulasi anti-penodaan agama, meski berbentuk UU tetapi regulasi ini berasal dari PNPS, yang notabene produk pemerintahan yang tidak demokratis.

***

Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan kehidupan beragama, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: definisi atau kriteria agama, kebebasan beragama, organisasi majelis agama, aliran keagamaan, pendidikan agama, penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, hari libur keagamaan, bantuan luar negeri, kerukunan umat beragama, forum kerukunan, dan penodaan agama.

Namun jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama“, yang materi hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya-upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan di DPR periode 2009-2014.

Baik dalam regulasi menyeluruh maupun regulasi sebagian, definisi agama serta proses pendaftaran dan pengakuan agama perlu dimunculkan. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara agama dan aliran kepercayaan, siapa yang berhak mengakui agama, bagaimana prosedur pendaftaran dan pengakuan negara, dan sebagainya. Pengungkapan definisi agama memang akan menimbulkan perdebatan, tetapi definisi ini digantikan dengan kriteria agama. Kriteria agama ini misalnya, bahwa agama itu memiliki: (1) konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) nabi dan kitab suci, (3) konsep akhirat atau hari pembalasan (sorga dan neraka), dan (4) ajarannya tidak bertentangan dengan dasar-dasar kesusilaan dan kemanusiaan. Dengan memenuhi kriteria ini, suatu agama dapat memperoleh status “terdaftar”; dan sebaliknya, jika suatu keyakinan itu tidak memenuhi kriteria tersebut, ia disebut sebagai aliran kepercayaan, yang pencatatannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian suatu agama selain enam agama yang telah diakui bisa mengajukan usulan memperoleh status “diakui”, dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya:  (1) agama itu bersifat mendunia (tidak hanya hidup di Indonesia), (2) agama itu memiliki penganut berjumlah minimal 0,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan tinggal di minimal di 50 persen dari jumlah propinsi di Indonesia, dan (3) agama itu memiliki organisasi yang mewakili (mewadahi) umat agama. Dengan kriteria-kriteria tersebut, status agama dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yakni: (1) agama yang diakui, (2 agama yang terdaftar, (3) agama yang tidak terdaftar tetapi bisa hidup bebas, dan (4) agama (aliran keagamaan) yang dilarang. Pengaturan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Eropa, seperti Italia, Norwegia, Inggris, dan sebagainya.

Dengan demikian, di masa depan Kemenag bersama Kemendagri dapat melakukan proses administratif bagi pencatatan atau pengakuan suatu agama. Pada saat ini belum ada ketentuan tentang hal ini, sehingga acuan tentang agama yang diakui itu hanya penyebutan nama-nama agama dalam UU, yakni UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, yang menurut PNPS No. 1/1965 disebut sebagai agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Agama-agama ini memperoleh pelayanan dari negara terutama dalam bentuk bimbingan dan pendidikan agama di sekolah serta pencatuman identitas agama dalam KTP.

Adapun agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam PNPS tersebut. Agama-agama ini bisa hidup bebas dan pemeluknya pun tetap mendapatkan pelayanan sipil, tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan keagamaan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk pencantuman identitas pemeluknya dalam KTP. Identitas agama mereka di KTP dibiarkan kosong, dan mereka tidak dipaksa untuk mencantumkannya dengan memilih salah satu di antara enam agama, seperti terjadi pada masa lalu. Namun dalam akta kelahiran, semua data penduduk dicamtumkan, termasuk identitas agama dan kepercayaan.


* Masykuri Abdillah adalah Guru Besar UIN Jakarta. Artikel ini sudah dimuat dalam Warta Wantimpres, No. Tahun 8, Maret 2015.

Comments